Headline Nasional | Iuran Batal Naik, KPK Minta BPJS Cukup Menjalankan Rekomendasi

KPK, menurut dia, telah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) esensial. Ia menyebut hingga Juli 2019 baru ada 32 PNPK di mana target yang diminta oleh KPK pada 2015 sebanyak 80 PNPK. Pahala menyebut bahwa ketiadaan PNPK itulah yang mengakibatkan unnecessary treatment atau pengobatan yang tidak perlu.

Selain itu, KPK meminta kemenkes agar memberikan opsi pembatasan manfaat untuk penyakit katastropik – akibat gaya hidup seperti jantung, diabetes, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Jika hal itu telah diatur, BPJS Kesehatan bisa mengurangi 5-10 persen potensi unnecessary treatment sebesar Rp2,8 triliun dari total klaim pada 2018 sebesar Rp28 triliun.

Akselerasi coordination of benefit (CoB) dengan asuransi kesehatan swasta pun perlu dilakukan. Dengan begitu, BPJS bisa berbagi jika terdapat klaim dengan pihak asuransi swasta, seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan.

“Dengan asumsi besaran CoB seperti yang diterapkan di Jepang dan Korea Selatan, yaitu 20-30 persen, dapat mengalihkan beban klaim peserta PPU (pekerja penerima upah) nonpemerintah dan PBPU sebesar Rp 600-900 miliar kepada asuransi swasta,” sebutnya.

Ghufron mengatakan KPK juga meminta kemenkes mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit agar tak mengalami overpayment. Sebab, Ghufron menyebut, dari hasil riviu pada 2018, kemenkes menemukan 898 rumah sakit dari 7.000 rumah sakit tidak sesuai kelas. (*)