KOTA BOGOR – Ratusan pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Bogor (P3B) menggelar aksi di Kantor Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Djuanda, Bogor Tengah, Selasa (2/9). Mereka menyampaikan aspirasi terkait rencana pembongkaran Pasar Bogor.
Ketua P3B, Heryono, menegaskan bahwa aksi tersebut semata-mata bertujuan menyampaikan aspirasi, bukan untuk menciptakan kegaduhan.
“Alhamdulillah aksi demo tidak berlangsung rusuh. Kita hanya ingin bertahan berjualan hingga Lebaran Idul Fitri. Dan alhamdulillah, permintaan itu sudah dikabulkan oleh Pak Wakil Wali Kota, Jenal Mutaqin,” ungkapnya.
Heryono juga memastikan bahwa setelah Lebaran Idul Fitri para pedagang akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Insya Allah, setelah Lebaran tidak ada lagi yang berjualan. Kami komitmen sejak awal untuk bertahan sampai Idul Fitri saja. Setelah itu, kami akan ikuti kebijakan pemerintah,” katanya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang menemui langsung perwakilan pedagang, menyampaikan bahwa pemerintah memahami keresahan para pedagang.
“Tadinya saya agendakan perwakilan 15–20 orang saja, tapi ternyata yang datang sekitar 400 orang. Namun Alhamdulillah semuanya bisa berjalan tertib,” ujarnya.
Jenal menjelaskan, pembongkaran Pasar Bogor belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena masih menunggu penyelesaian Detail Engineering Design (DED) dan penilaian aset. Meski begitu, ia mengingatkan agar kelonggaran yang diberikan tidak disalahgunakan.
“Saya tekankan jangan sampai ada PKL baru yang masuk, jangan seolah-olah karena diberi kelonggaran jadi bebas seenaknya. Kebersihan juga harus dijaga. Karena menjaga kebersihan kota adalah kewajiban kita bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, bangunan Pasar Bogor bukan milik Pemkot Bogor, melainkan milik pihak ketiga yang izinnya telah berakhir. Dengan usia bangunan lebih dari 30 tahun, pemerintah menilai pembongkaran perlu dilakukan.
“Bangunan itu sudah tidak layak. Lebih baik dibongkar agar bisa dibangun pasar yang lebih bersih dan modern,” jelasnya.
Untuk pembiayaan, Pemkot Bogor masih mengkaji berbagai opsi, mulai dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, hingga kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kami ingin prosesnya transparan, tidak ada pihak-pihak yang bermain. Tujuan utamanya adalah menghadirkan pasar yang lebih baik untuk pedagang dan masyarakat,” pungkas Jenal. (DR)
