Ketua Pelaksana Sekolah Hukum, Teddy Farhan, saat ditemui seusai pemberian materi oleh Ketua DPC KAI Bogor Raya, mengungkapkan:
“Pelaksanaan sekolah hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Ahwal Syaksiyah (El-kamasy) berlangsung selama tiga hari yang dimulai sejak hari Jum’at – Minggu atau sejak tanggal 20 – 22 Desember 2019 bertempat di Vila Puncak, Cisarua, Kab. Bogor”, terang Teddy.
“Peserta sekolah hukum yang berkesempatan hadir dan mengikuti kegiatan pada saat ini diantaranya para Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ahwal Syaksiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor dan para Mahasiswa Fakultas Ahwal Syaksiyah dari perguruan tinggi lainnya”.
“Jumlah materi yang disajikan dalam sekolah hukum kali ini sebanyak delapan materi yang dipresentasikan oleh Pematerinya sesuai kapasitasnya masing-masing”, tutur Teddy.
“Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah sesuai temanya yakni LAW SCHOOL : Mewujudkan Mahasiswa yang berperan dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan di Indonesia”, tutup Teddy.
Burhan Fadly, S.H., Praktisi Hukum, inisiator Forum Aksi Kantor Hukum (Faktum) yang turut hadir dalam acara tersebut mewakili humas DPC KAI bogor Raya, menilai:
“Sekolah hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Ahwal Syaksiyah (El-kamasy) yang diperuntukan untuk para Mahasiswa yang berlatar belakang Mahasiswa dari Fakultas Ahwal Syaksiyah pada Universitas-universitas atau perguruan-perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Ahwal Syaksiyah (El-kamasy) cukup positif karena turut berperan dalam mendorong para peserta Mahasiswanya tersebut kelak menjadi genèrasi penerus selaku insan-insan teoritisi atau akademisi atau praktisi dalam bidang hukum yang relijius guna berperan dalam menegakan hukum dan keadilan di Indonesia “, puji Burhan.
“Sekolah hukum ini merupakan program pendidikan di luar fakultas (ekstra kulekuler) selain yang disediakan di dalam fakultas (intra kulekuler) yang mengkhususkan dan mempertajam materi-materi pelajaran hukum yang sudah dipelajari di fakultas-fakultas”, puji Burhan.
“Namun, materi-materi yang disajikan dalam sekolah hukum ini perlu ditambah untuk sekedar melengkapi atau memperkaya pengetahuan dan informasi misalnya materi hukum perdata internasional dan hukum pidana internasional karena perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional” pungkas Burhan. (*)
