KPP Bogor Raya Kecam Kerusakan Jalan Akibat Proyek GOR Pajajaran, Tuding Dishub Tutup Mata

KOTA BOGOR – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya mengecam keras kerusakan jalan di sekitar proyek pembangunan GOR Pajajaran, Kota Bogor. Kerusakan itu diduga disebabkan oleh kendaraan pengangkut pasir dan material proyek yang keluar-masuk tanpa pengawasan dan melebihi tonase.

Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

“Kami melihat Dishub Kota Bogor tutup mata! Truk-truk bertonase berat keluar masuk seenaknya tanpa pengawasan, tanpa pantauan, tanpa tindakan. Jalan amblas, warga dirugikan, tapi tidak ada satu pun tindakan tegas. Ini pembiaran!” tegas Beni di lokasi proyek, Sabtu (25/10).

Akibat lalu lintas kendaraan berat tersebut, kondisi jalan di sekitar proyek kini rusak parah dan membahayakan pengguna jalan.

KPP Bogor Raya menilai hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur batas tonase kendaraan serta sanksi pidananya.

Beni menegaskan, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada sopir dan perusahaan angkutan, tetapi juga pada kontraktor proyek.

“Jangan hanya salahkan sopir angkutan! Kontraktor proyek juga harus diseret dan diberi sanksi tegas! Mereka yang menggunakan kendaraan bertonase besar wajib bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas proyek tidak boleh menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jangan sampai uang rakyat dipakai memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh proyek yang dikelola pihak swasta,” tegasnya lagi.

KPP Bogor Raya menuntut Dishub Kota Bogor segera melakukan penindakan terhadap kendaraan proyek yang melebihi tonase serta mewajibkan kontraktor memperbaiki seluruh kerusakan jalan. Mereka juga mendesak Pemerintah Kota Bogor turun tangan langsung agar tidak terjadi pembiaran yang merugikan publik.

“Jika Dishub dan Pemkot Bogor terus tutup mata, kami tidak segan menggerakkan aksi massa dan membawa masalah ini ke ranah hukum. Jangan main-main dengan hak publik!” ancam Beni. (DR)