Menyoal Pelibatan Milenial dalam West Java Food and Agriculture Summit (WJFAS)

Oleh : Lilis Suryani

Efek domino yang ditimbulkan pandemi memang luar biasa. Tatanan kehidupan berubah sedemikian rupa, kekacauan politik dan resesi ekonomi melanda hampir seluruh negara di dunia. Begitupula dengan Jawa Barat yang merupakan bagian dari negara Indonesia, ikut pula terkena dampak Pandemi. Dalam aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,98% (yoy). Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan nasional yang juga mengalami kontraksi sebesar -5,32% (yoy).

Sektor industri dan pariwisata mengalami penurunan yang siginfikan. Namun, berbeda dari kedua sektor tadi, sektor pertanian dinyatakan mengalami pertumbuhan positif walaupun tengah mengalami pandemi. Bahkan selama 3 tahun terakhir, sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar ketiga ekonomi di Jawa Barat setelah industri pengolahan dan perdagangan.

Hal inilah yang membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkomitmen menguatkan pertanian dengan melibatkan generasi milenial, mengembangkan teknologi pertanian, dan memperluas pasar komoditas pertanian, baik domestik maupun global. Sebagaimana dikutip di website resmi Humas provinsi Jawa barat.

“Pertanian menjadi ekonomi utama karena terbukti tahan terhadap disrupsi. Saat sektor lain minus, pertanian justru mengalami pertumbuhan positif di tengah pandemi COVID-19,” kata Kang Emil, saat membuka West Java Food and Agriculture (WJFA) Summit 2020 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis (10/12).

Adapun pelibatan milenial dalam program ini, karena milenial dianggap menguasai teknologi. Hal ini erat kaitannya dengan digitalisasi, agar hasil dari pertanian ini dapat sesuai kebutuhan pasar, cepat dan efisien. Seperti yang dimuat di media online Pikiran rakyat Tasikmalaya.com(11/12), bahwa pelibatan petani millenial bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong milik Pemda, serta keikutsertaan generasi muda dalam bertani agar tidak terjadi kekurangan petani, hingga mensejahterakan petani yang selama ini belum tercapai karena berjualannya masih secara konvensional. Dan yang paling penting adalah untuk ketahanan pangan di wilayah Jabar.

Jika ditilik program ini kental dengan aroma kapitalisasi, melihat nantinya pangan yang digarap ternyata ditentukan oleh Pemda yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan sudah menjadi rahasia umum yang menguasai pasar adalah para pemilik modal. Disinilah letak kapitalisasi dan digitalisasi. Alih-alih akan menjadi ekonomi masa depan justru program ini akan semakin meng-kapitalisasi Jabar. Harapan agar Jabar memiliki ketahanan pangan pun mustahil bisa diraih.

Inilah kenyataan pahit sistem kapitalisme, sehebat apapun program yang diwacanakan pemerintah tidak kunjung membawa rakyat pada kesejahteraan. Karena sejak semula, program yang digulirkan selalu disisipi dengan kepentingan segelintir pihak terutama para kapitalis. Karena merekalah dalang yang mengontrol kebijakan yang dikeluarkan penguasa.

Politik balas budi tidak pernah bisa dilepaskan dari siklus perjalanan berdemokrasi. Hubungan para kapital dan penguasa ibarat simbiosis mutualisme. Ada pihak yang mendanai agar orang-orang tertentu dapat memangku jabatan kemudian setelah menjabat harus membalas budi dengan produk kebijakan yang menguntungkan sang tuan. Walhasil, penguasa tidak pernah berfikir untuk mengurusi rakyat karena terlalu sibuk untuk memperkaya diri dan tuannya.

Borok sistem kapitalisme demokrasi, memang tidak bisa disembuhkan. Karena memang sudah cacat semenjak kelahiran nya. Untuk itulah perlu ada sistem pengganti yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yan dijalankan dengan adil dan bijaksana.

Serta, memiliki semua aspek ketahanan negara, termasuk ketahanan pangan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Sistem ini tentu harus datang dari zat yang maha sempurna. Dialah Allah sang maha Pengatur, telah menurunkan kasih sayang nya berupa Syariat Islam.

Krisis multidimensi yang dialami negeri ini haruslah segera diakhiri. Penerapan sistem kapitalisme demokrasi sudah ada diujung tanduk, publik sudah tidak percaya lagi kepada sistem ini. Rakyat inginkan sebuah sistem baru yang akan merubah semua harapan menjadi kenyataan. Itulah sistem Islam warisan Rasulullah Saw yang dengan nya keberkahan akan Allah SWT limpahkan dari langit dan bumi. Sebagaimana yang terjadi pada para pendahulu kita. Saat Islam diterapkan dengan menyeluruh di semua lini kehidupan.

Islam menetapkan bahwa peran sentral pengaturan seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan berada di tangan Negara. Sebab, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Dengan kedua fungsi politik ini, maka seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara. Lain halnya dengan kapitalisme yang membangun pertanian bukan untuk ketahanan pangan demi kemaslahatan rakyat namun untuk mengejar target ekonomi semata. Sehingga abai terhadap ketahanan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Itulah sekilas paparan singkat bagaimana Islam mempunyai solusi terhadap ketersediaan pangan bagi warga negaranya melalui konsep ketahanan pangan yang efektif. Sudah saatnya kita memilih sistem Islam untuk menggantikan kapitalisme demokrasi yang terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat.

Wallahu a’lam bishshawab.

Menyoal Pelibatan Milenial dalam West Java Food and Agriculture Summit (WJFAS)

Oleh : Lilis Suryani

Efek domino yang ditimbulkan pandemi memang luar biasa. Tatanan kehidupan berubah sedemikian rupa, kekacauan politik dan resesi ekonomi melanda hampir seluruh negara di dunia. Begitupula dengan Jawa Barat yang merupakan bagian dari negara Indonesia, ikut pula terkena dampak Pandemi. Dalam aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,98% (yoy). Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan nasional yang juga mengalami kontraksi sebesar -5,32% (yoy).

Sektor industri dan pariwisata mengalami penurunan yang siginfikan. Namun, berbeda dari kedua sektor tadi, sektor pertanian dinyatakan mengalami pertumbuhan positif walaupun tengah mengalami pandemi. Bahkan selama 3 tahun terakhir, sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar ketiga ekonomi di Jawa Barat setelah industri pengolahan dan perdagangan.

Hal inilah yang membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkomitmen menguatkan pertanian dengan melibatkan generasi milenial, mengembangkan teknologi pertanian, dan memperluas pasar komoditas pertanian, baik domestik maupun global. Sebagaimana dikutip di website resmi Humas provinsi Jawa barat.

“Pertanian menjadi ekonomi utama karena terbukti tahan terhadap disrupsi. Saat sektor lain minus, pertanian justru mengalami pertumbuhan positif di tengah pandemi COVID-19,” kata Kang Emil, saat membuka West Java Food and Agriculture (WJFA) Summit 2020 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis (10/12).

Adapun pelibatan milenial dalam program ini, karena milenial dianggap menguasai teknologi. Hal ini erat kaitannya dengan digitalisasi, agar hasil dari pertanian ini dapat sesuai kebutuhan pasar, cepat dan efisien. Seperti yang dimuat di media online Pikiran rakyat Tasikmalaya.com(11/12), bahwa pelibatan petani millenial bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong milik Pemda, serta keikutsertaan generasi muda dalam bertani agar tidak terjadi kekurangan petani, hingga mensejahterakan petani yang selama ini belum tercapai karena berjualannya masih secara konvensional. Dan yang paling penting adalah untuk ketahanan pangan di wilayah Jabar.

Jika ditilik program ini kental dengan aroma kapitalisasi, melihat nantinya pangan yang digarap ternyata ditentukan oleh Pemda yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan sudah menjadi rahasia umum yang menguasai pasar adalah para pemilik modal. Disinilah letak kapitalisasi dan digitalisasi. Alih-alih akan menjadi ekonomi masa depan justru program ini akan semakin meng-kapitalisasi Jabar. Harapan agar Jabar memiliki ketahanan pangan pun mustahil bisa diraih.

Inilah kenyataan pahit sistem kapitalisme, sehebat apapun program yang diwacanakan pemerintah tidak kunjung membawa rakyat pada kesejahteraan. Karena sejak semula, program yang digulirkan selalu disisipi dengan kepentingan segelintir pihak terutama para kapitalis. Karena merekalah dalang yang mengontrol kebijakan yang dikeluarkan penguasa.

Politik balas budi tidak pernah bisa dilepaskan dari siklus perjalanan berdemokrasi. Hubungan para kapital dan penguasa ibarat simbiosis mutualisme. Ada pihak yang mendanai agar orang-orang tertentu dapat memangku jabatan kemudian setelah menjabat harus membalas budi dengan produk kebijakan yang menguntungkan sang tuan. Walhasil, penguasa tidak pernah berfikir untuk mengurusi rakyat karena terlalu sibuk untuk memperkaya diri dan tuannya.

Borok sistem kapitalisme demokrasi, memang tidak bisa disembuhkan. Karena memang sudah cacat semenjak kelahiran nya. Untuk itulah perlu ada sistem pengganti yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yan dijalankan dengan adil dan bijaksana.

Serta, memiliki semua aspek ketahanan negara, termasuk ketahanan pangan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Sistem ini tentu harus datang dari zat yang maha sempurna. Dialah Allah sang maha Pengatur, telah menurunkan kasih sayang nya berupa Syariat Islam.

Krisis multidimensi yang dialami negeri ini haruslah segera diakhiri. Penerapan sistem kapitalisme demokrasi sudah ada diujung tanduk, publik sudah tidak percaya lagi kepada sistem ini. Rakyat inginkan sebuah sistem baru yang akan merubah semua harapan menjadi kenyataan. Itulah sistem Islam warisan Rasulullah Saw yang dengan nya keberkahan akan Allah SWT limpahkan dari langit dan bumi. Sebagaimana yang terjadi pada para pendahulu kita. Saat Islam diterapkan dengan menyeluruh di semua lini kehidupan.

Islam menetapkan bahwa peran sentral pengaturan seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan berada di tangan Negara. Sebab, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Dengan kedua fungsi politik ini, maka seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara. Lain halnya dengan kapitalisme yang membangun pertanian bukan untuk ketahanan pangan demi kemaslahatan rakyat namun untuk mengejar target ekonomi semata. Sehingga abai terhadap ketahanan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Itulah sekilas paparan singkat bagaimana Islam mempunyai solusi terhadap ketersediaan pangan bagi warga negaranya melalui konsep ketahanan pangan yang efektif. Sudah saatnya kita memilih sistem Islam untuk menggantikan kapitalisme demokrasi yang terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat.

Wallahu a’lam bishshawab.