MUI Tegaskan Satu Suara Terkait Dugaan Pelanggaran PSN di PIK 2

JAKARTA – Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, KH Masduki Baidlowi, memastikan MUI memiliki sikap yang konsisten dalam menyikapi dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut.

“MUI satu suara. Ada MUI Pusat, MUI Banten, MUI Jakarta, dan MUI Tangerang. Kalau ada suara berbeda, itu hanyalah oknum yang mengatasnamakan MUI,” ujar KH Masduki seperti dikutip dari situs resmi MUI, Rabu (22/1).

KH Masduki menepis kabar yang menyebut adanya perbedaan sikap antara MUI Pusat dan MUI Banten. Setelah dilakukan pengecekan, kabar tersebut dinyatakan tidak benar.

“Kami telah memastikan bahwa seluruh pihak di MUI, termasuk MUI Banten dan daerah lainnya, sepakat dengan keputusan yang diambil. Bahkan, rekomendasi yang dikeluarkan dihadiri oleh seluruh perwakilan MUI dari berbagai daerah,” jelasnya.

MUI Banten dan MUI Tangerang pun telah mengirimkan surat resmi yang menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan MUI Pusat terkait permasalahan ini.

KH Masduki menegaskan bahwa proyek PSN di PIK 2 diduga menyalahi sejumlah aturan. Pihak MUI meminta agar pelaku pelanggaran dalam proyek ini diproses secara hukum.

“Kita adalah negara hukum. Hukum harus ditegakkan di atas kepentingan politik dan ekonomi. Jika hukum dijadikan alat oleh ekonomi atau politik, maka rakyatlah yang akan dirugikan,” tegasnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, dan MUI Tangerang, serta riset dan pengecekan di lapangan, ditemukan banyak masalah dalam pelaksanaan PSN di PIK 2.

KH Masduki mengungkapkan adanya indikasi perampasan tanah rakyat dengan melibatkan oknum aparat keamanan dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Batas tanah PSN tidak jelas, seperti sengaja dibiarkan agar pengembang bisa mencaplok tanah rakyat secara tidak adil. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di area tersebut justru turun, sementara di daerah lain cenderung naik setiap tahun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dan pemerintah dalam praktik tersebut. “Ada indikasi permainan oligarki yang melibatkan pengusaha besar dan elite kepemimpinan, sehingga rakyat menjadi korban,” tuturnya. (DR)