JAKARTA – Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pandangan fraksinya yang tidak setuju rencana pemerintah untuk mengubah subsidi gas elpiji 3 kg (gas melon).
“Kami tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi gas elpiji 3 kg. PKS justru mendukung agar subsidi gas elpiji 3 kg tetap diberikan kepada kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang kurang mampu,” ungkap Netty dalam pernyataan tertulis, Kamis (21/9).
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menggantikan energi dari gas LPG subsidi tiga kilogram dengan kompor listrik.
Netty menilai bahwa rencana ini sulit untuk diterapkan secara nasional mengingat keandalan pasokan listrik di Indonesia belum cukup kuat. “Infrastruktur kelistrikan yang handal baru tersedia di Pulau Jawa dan Bali,” tambah Netty.
Selain menolak rencana perubahan subsidi, FPKS juga mengimbau pemerintah untuk memastikan ketersediaan gas elpiji di pasar. “Kita tidak ingin melihat gas elpiji menghilang atau sulit didapatkan oleh masyarakat. Itu akan membebani mereka yang sangat membutuhkannya,” tegasnya.
Netty juga menyampaikan permintaan Fraksi PKS DPR RI agar pemerintah tetap memberikan subsidi listrik untuk pengguna 450 dan 900 volt ampere.
“Pemerintah perlu menjamin pasokan listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin, dan yang kurang mampu dengan memberikan pemasangan listrik 450 volt secara gratis,” katanya.
“Subsidi energi ini sangat penting karena perubahan tarifnya akan berdampak besar pada daya beli masyarakat,” tambah Netty.
Legislator dapil Cirebon-Indramayu ini juga mengungkapkan bahwa Fraksi PKS memiliki kekhawatiran terkait beban hutang yang akan diturunkan kepada generasi mendatang, dengan angka yang sudah sangat tinggi.
“Sayangnya, APBN yang terbatas digunakan untuk proyek yang ambisius, yang bukan prioritas, bahkan bermasalah sejak perencanaan, seperti proyek Ibu Kota Negara baru, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta penyertaan modal untuk BUMN yang terus mengalami kerugian,” tambah Netty, yang juga merupakan anggota Komisi IX DPR RI. (*/DR)
