JAKARTA – Meski pemilu 2019 sudah berakhir namun momentum itu masih menyisakan banyak cerita dan tanda-tanya. Pada level pemilihan presiden, salah satu pasangan calon dan tim masih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya terjadi protes besar-besaran pada 21-22 Mei yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Pada level pemilihan legislatif pun masih banyak gugatan-gugatan yang berdatangan baik ke penegak hukum maupun ke penyelenggara pemilu.
Terkait pemilu 2019, Ari Safari Mau wakil sekretaris jenderal PB HMI berpendapat bahwa KPU dan Bawaslu harus melakukan evaluasi komprehensif. Menurutnya evaluasi ini bertujuan untuk dua hal, yakni menjaga kursi-kursi legislator di setiap level kabupaten/kota sampai level RI terjaga dari penjahat-penjahat demokrasi yang mungkin telah memenangkan pertarungan dan juga untuk perbaikan sistem pemilu ke depan.
“Menyikapi persoalan tersebut, Mahasiswa tidak peduli dengan kubu 01 atau 02, bahkan latar belakang partai para wakil rakyat. Bagi kami yang paling penting adalah menjaga mandataris rakyat agar tidak jatuh kepada para penjahat demokrasi. Untuk itu Bawaslu dan KPU baik di daerah-daerah maupun di pusat harus melakukan evaluasi dan harus maksimal. Jangan sampai partisipasi masyarakat dalam mengungkap kecurangan-kecurangan diabaikan,”
Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional ini memberikan contoh tentang banyaknya kasus yang tidak ditindak karena sebatas tidak ada laporan.
“Sebagai contoh ada pengembalian karpet mesjid di Sulawesi dan pengembalian meja tenis di Bandung yang sempat viral di sosial media maupun di media mainstream tapi belum ditindak oleh penyelenggara maupun penegak hukum. Saya yakin banyak unsur yang dirugikan dengan kasus – kasus politik uang semacam ini. Jangan sampai penyelenggara hanya terpaku dengan aturan-aturan teknis yang malah membuat kita terjerembab dengan demokrasi yang bersifat formalistik saja,”
Ari Mau juga mengarahan bahwa “Partai harus berpartisipasi aktif memantau caleg-calegnya yang telah melakukan kecurangan. Partai itu lembaga demokrasi dan harus menjadi benteng pertahanan terdepan menjaga demokrasi kita bahkan lebih jauh lagi berupaya meningkatkan demokratisasi di negara ini. Sehingga Demokrasi di Indonesia perlu dijaga bukan hanya dengan perumusan undang-undang Lima tahunan sekali akan tetapi juga menindak pelaku-pelaku kejahatan demokrasi agar masyarakat mengetahui motif-motif demikian dan kejahatan serupa tidak terulang lagi. “Ya! Harus ditindak. Agar tak terulang lagi,” Tutupnya.
