OPINI – Sudah menjadi pengetahuan umat manusia di segala abad bhw kemerdekaan itu bumerang. Kemerdekaan harus dibatasi dan ditentukan wilayah tanggung jawabnya. Tanggung jawab kepada siapa? Ya kepada otoritas kekuasaan yang sedang berlaku. Jika eksekutor kekuasaan itu dianalogikan sebagai orang tua, mengapa sebagai orang tua tidak menghadirkan kejujuran, Karena Orang tua yang berbohong itu bukan hanya tidak jujur, melainkan juga bodoh: ia makin tidak mengerti dirinya. rakyat itu posisinya tertinggi; kedaulatan rakyat itu lebih tinggi dibandingkan kedaulatan pemerintah. “Pemerintah itu ‘pembantu rumah tangga negaranya’ rakyat.”.
Apakah karena karena sejak zaman baheula kita ini diperanakkan oleh suatu tatanan kemasyarakatan yang hierarkis-feodal, sehingga melahirkan suatu situasi pergaulan ketika seseorang menganggap orang lain sebagai “atasan” atau “bawahannya”. Dalam praktiknya, orang itu bisa berdialog; ia hanya mampu “diperintah” atau “memerintah”. Lebih gawat lagi: “diperbudak” atau “memperbudak”, “diperas” atau “memeras”.
Dan apakah Anda masih bisa mengatakan itulah kemerdekaan dan kebebasan dalam prinsip saling menghargai dan menghormati.? artinya pemerintah gagal dalam mendorong peradaban karena tak punya kesanggupan untuk menciptakan didalam lingkungan dan perangkat-perangkat penyelenggaraan negara lainnya untuk berposisi dan bersikap egaliter, sama dan sederajat dengan orang lain. Mungkin saya terlalu jauh jika mengatakan, bahwa hal itu akan kembali diuji didalam Pemilu 17 April 2019. Apakah spirit 212 sebagai simbol masyarakat,(mereka bukan parpol atau ormas apapun), yang telah menunjukan kuantitas menjadi sebuah kualitas yang mampu menunjukan peradaban ini (sama dan seserajat).
Akankah mampu menggerus pragmatisme, menangkal money politics, sogokan sembako, atau serangan fajar bagi-bagi uang. Yang sulit dibuktikan, tetapi seringkali kita dengar itu. Praktik-praktik seperti itu akan melanggengkan kebodohan dan feodalisme itu sendiri. #Anda mungkin akan mengatakan saya bermimpi jika saya bilang bahwa kekuatan Moral akan menang. Tapi saya hanya ingin mengajak Semua untuk Dengar dulu peribahasa puitis ini;
“Janganlah engkau berjalan di depanku sebab
aku bukan pengikutmu, janganlah pula berja-
lan di belakangku sebab engkau bukan pengi-
kutku. Marilah berjalan di sisiku, kita melang-
kah sejajar dan bersama ….”
#Pertanyaan nya apakah bisa terwujud jika kita sdh “Terbeli”…
Tentu bukan pekerjaan mudah, didalam upaya kita untuk memperbaiki kekeliruan ini. Budayawan Emha Ainun Najib menyebutkan Indonesia telah kehilangan martabatnya sebagai bangsa. Pasalnya negara belum mampu memenuhi hak dan kebutuhan rakyatnya. Ditambah lagi, paraktik korupsi kian marak dalam beberapa waktu terakhir. Cak Nun mengatakan, Dalam seminar nasional, Di UC UGM.
“Etika dan Martabat Manusia: Refleksi Perjalanan Kehidupan Bangsa Indonesia”. martabat bangsa bisa hancur karena manusia yang semakin mengabaikan norma dan nilai sosial serta etika dalam kehidupan berbangsa. Fenomena seperti ini justru semakin menguat di Indonesia. Sebut saja dalam proses politik kenegaraan semakin banyak ditemui penggunaan politik uang dan upaya saling menjatuhkan. Politik menjadi dimaknai hanya sebagai jalan untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan.
Menurut Dr. Mukhtasar Syamsuddin, Dekan Filsafat UGM, Mengatakan: Belakangan terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat. Penilaian martabat seseorang tidak lagi dari perilaku mulia. Namun martabat dilihat atas dasar kekuasaan maupun materi yang dimiliki.
Dan itulah yang menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan dalam bertindak dengan menekankan prinsip utilitarianisme. (Asas manfaat).
Jadi melakukan tindakan apakah itu memberi manfaat bagi dirinya, masyarakat kita sudah berada dalam cengkraman utilitarianisme.
Apakah hal itu pula yang membuat PRAGMATISME sulit dikikis?
Ditulis oleh: Robiansyah, Abdul Jabbar, SH.
Guru PKn SMA Al-Nur Cibinong
SMK Motivasi Insani.
Anggota MGMP PKn Kabupaten Bogor.