“Alhamdulillah, angka kekerasan terhadap anak mengalami penurunan, karena banyak program kita yang sampai menjangkau ke desa-desa. Tidak hanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), tapi banyak ibu-ibu di organisasi perempuan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa yang konsen terhadap perlindungan anak dan perempuan,” terang Bupati Ade Yasin.
Selanjutnya Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati menjelaskan, dalam melakukan strategi percepatan perlindungan perempuan dan anak, kami melakukan langkah-langkah diantaranya memberikan kepastian hukum melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 tahun 2021, pelaporan berbasis online melalui aplikasi SIGADIS, dan pembentukan Satgas PPA di setiap desa.
“Sebagai proyek percontohan kami membentuk Satgas PPA di Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang, Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng, Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur, dan Desa Tamansari Kecamatan Tamansari. Dengan pembentukan Satgas berbasis masyarakat ini, harapannya masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat rentang kendali di Kabupaten Bogor ini sangat luas,” jelas Nurhayati.
Kemudian Nurhayati menuturkan, dengan SIGADIS harapan kita bukan hanya ada pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak saja, tapi program-program pemberdayaan pun dapat diakses melalui satu pintu. Jadi kita mengintegrasikan seluruh program kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dalam aplikasi SIGADIS. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan meningkatkan perekonomian keluarga.
“Semoga dengan adanya kepastian hukum, pelaporan berbasis online, dan pembentukan Satgas di setiap desa, dapat memberikan percepatan penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor,” ujar Nurhayati. (*)
