Headline Bogor | Satlantas Merazia Kendaraan Di Gerbang Kampus IPB, Mahasiswa : Kampusku Tak Mampu Tertib

BOGOR – Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dikagetkan dengan adanya Razia kendaraan oleh pihak Satlantas Polsek Dramaga di depan gerbang masuk IPB. Tenyata, Razia kendaraan tersebut adalah bagian dari program pelopor ketertiban berlalu lintas oleh IPB dengan bekerja sama dengan Polsek Dramaga. Selain melibatkan Polsek penertiban tersebut juga melibatkan 2 personil Koramil sebagai tenaga tambahan dalam penertiban.

Pelibatan aparat negara tersebut membuat risih sebagian civitas akademika karena merasa kampus adalah tempat yang harus steril dari aparat negara karena diisi oleh cendekiawan yang sudah paham akan aturan. Bukan malah menciptakan framing IPB Kampus taat lalu lintas tapi justru membuat nama IPB tercoreng karena dirasa tidak aman dan tidak tertib.

Padahal pemerintah telah memberikan otonom khusus setiap perguruan tinggi untuk mengelola dan menjaga lingkungan kampus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada Pasal 64 ayat 3. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perguruan tinggi memilikik otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana.

Sehingga dalam pelaksanaan yang menyangkut nonakademik khususnya menjaga ketertiban, perguruan tinggi memiliki otonom tersendiri dan hak untuk membentuk suatu Lembaga yang bernama Unit Keamanan Kampus (UKK). UKK memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga seluruh ketertiban di wilayah kampus termasuk menertibkan kendaraan yang melintasi wilayah IPB. hal ini jelas tercantum di dalam Peraturan Majelis Wali Amanat IPB No.08/MWA-IPB/2014 tentang Tugas dan Fungsi Unit Keamanan Kampus (UKK).

Tugas penertiban merupakan tugas wajib yang diemban oleh personil UKK. Sehingga tugas tersebut seharusnya bisa UKK jalankan tanpa melibatkan pihak aparat negara seperti polisi dan militer. Jika UKK tidak melibatkan mereka justru akan memunculkan framing bahwa Kampus IPB merupakan kampus yang aman sehingga tidak dibutuhkan aparat pengaman dalam mengamankan dan menertibkan wilayah kampus IPB, Bukan malah melibatkan aparat tersebut yang berakibat pada penegasan bahwa adanya ketidakmampuan UKK IPB untuk menjaga dan menertibkan wilayah kampus.

Achmad Fathullah
Sekum Komisariat Sekolah Vokasi IPB