KABUPATEN BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan daya saing masyarakat dalam menyambut globalisasi, dan salah satunya dengan Program Petani Milenial. Program petani milenial digagas pada awal masa pandemi Covid-19, karena, pada masa pandemi ada tiga sektor yang masih tumbuh, yakni sektor digital, pertanian dan kesehatan. Tujuan dari program petani milenial ini untuk memberikan kesejahteraan kepada petani, juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Wilayah Kabupaten Bogor yang luas adalah sebuah potensi besar yang dapat meningkatkan daya saing masyarakat di era modern saat ini. Peluang pertanian di Kabupaten Bogor sangat besar, karena punya wilayah yang luas, tinggal bagaimana mengelola dengan maksimal, salah satunya menyediakan lahan dan SDM petani yang yang punya jiwa petani.
Program yang digagas Gubernur Jawa Barat ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor ditunjukan dengan membentuk tim khusus program petani milenial untuk mensukseskan program tersebut.
Untuk itu Bupati Bogor, Ade Yasin memerintahkan perangkat daerah, salah satunya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) agar bekerja kolaboratif untuk segera memverifikasi lahan pertanian yang potensial. Diantaranya memetakan penyediaan lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan di lahan yang potensial, melakukan kerjasama dengan Perhutani berkaitan penggunaan lahan.
Cetak 150 Petani Milenial
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, targetkan mencetak 150 petani milenial di selama tahun 2021, untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan strategi yang dilakukan salah satunya dengan pengembangan pos penyuluh pedesaan, kita harapkan bermunculan petani milenial.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor targetkan melahirkan petani milenial sebanyak 300 orang pada tahun 2022 dan 450 orang pada 2023. Menurutnya, berbagai program pertanian telah digulirkan oleh Pemkab Bogor untuk pemberdayaan petani, seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran daerah senilai Rp 900 juta untuk program AUTP selama tahun 2021.
“Kartu asuransi usaha tani merupakan program sinergi dengan Kementerian Pertanian dimana Pemkab Bogor pada tahun 2021 mengalokasikan dana Rp 900 juta untuk 25.000 hektar sawah,” ujarnya.
Ia mencatat, hingga akhir tahun 2020 di wilayahnya terdapat 245 kelompok tani yang mendapatkan program asuransi usaha tani padi dengan total luas lahan 2.020 hektar. Pemkab Bogor menargetkan tahun ini bisa menjalankan program serupa terhadap 5.000 hektar lahan pertanian padi. Target dengan angka yang sama juga ia terapkan di tahun 2022 dan tahun 2023. (*)