Bakamla RI Resmi Buka Patroli Bersama Tahun 2025, Fokus Jaga Keamanan Laut

JAKARTA – Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) secara resmi menggelar Pembukaan Patroli Bersama Tahun 2025 pada Jumat (11/4) di Kantor Bakamla Rawamangun, Jakarta Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah.

Mengacu pada Surat Keputusan Menko Polkam No. 13 Tahun 2025 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2025, kegiatan ini ditargetkan untuk menurunkan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selain itu, patroli ini bertujuan meningkatkan waktu tanggap terhadap kejadian keamanan dan keselamatan di laut, serta mengurangi praktik pemeriksaan berulang berdasarkan aduan dari masyarakat pengguna laut.

Memasuki tahun keempat pelaksanaannya sejak dimulai pada 2022, Patroli Bersama ini kembali melibatkan berbagai instansi strategis seperti TNI AL, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.

“Patroli Bersama ini tidak hanya sekedar pengawasan rutin, namun juga sebagai simbol semangat persatuan dan komitmen kita dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, serta mengantisipasi kejahatan dan pelanggaran hukum di laut,” ujar Kepala Bakamla RI dalam amanatnya.

Ia juga menyampaikan tiga penekanan penting kepada para Komandan dan Nakhoda Kapal yang terlibat, yaitu melaksanakan koordinasi yang baik, menanamkan pola pikir demi bangsa dan negara, serta mengutamakan keamanan dan keselamatan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

“Patroli Bersama Tahun 2025 ini diharapkan berjalan dengan lancar, dan dapat melakukan penindakan atau minimal memberikan efek pencegahan atau deterrence effect terhadap segala aktivitas illegal di laut,” tambahnya saat menutup sambutan.

Menyesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, kegiatan pembukaan dilakukan secara hybrid tanpa seremoni besar dan diikuti oleh seluruh instansi yang terlibat. (*)