Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, seluruh anggota MPR memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, terutama di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan pelaksanaan tugas sosialisasi Empat Pilar yang lebih terorganisir dilaksanakan oleh Badan Sosialisasi yang anggotanya berjumlah 45 orang, terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD.
“Di samping melaksanakan tugas sosialisasi Empat Pilar, MPR melalui Badan Sosialiasi juga telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit melakukan evaluasi terhadap materi dan metoda sosialisasi Empat Pilar, yang disesuaikan dengan segmentasi masyarakat, khususnya para generasi milenial,” jelas Bamsoet.
Selanjutnya, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, tugas MPR terkait dengan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaanya. MPR RI telah membentuk Badan Pengkajian, yang anggotanya berjumlah 45 orang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD. Mereka fokus menindaklanjuti Rekomendasi MPR 2014-2019, yang dituangkan dalam Keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019. Rekomendasi tersebut antara lain memuat tentang gagasan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara dan penataan sistem ketatanegaraan.
“Sudah menjadi kewajiban MPR masa jabatan 2019-2024 untuk menuntaskan seluruh Rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019, sehingga di akhir masa jabatan nanti, MPR masa jabatan 2019-2024 tidak lagi hanya mampu membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR berikutnya,” pungkas Bamsoet. (*)
