Headline Bogor | BEM FH Universitas Pakuan Gelar Pelantikan Pengurus Periode 2021/2022

KOTA BOGOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pakuan memggelar pelantikan pengurus untuk periode 2021/2022. sekaligus dilaksanakannya dialog secara campuran (blended) dengan menerapkan protokol kesehatan yang dilaksanakan di Graha Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan. (23/4)

Hadir dalam acara pelantikan dan dialog, Dr. Bima Arya Sugiarto S.Hum., M.A. (Wali Kota Bogor), Atang Trisnanto S.Hut., M.Si. (Ketua DPRD Kota Bogor), Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Pakuan) dan Dr. Yenti Garnasih S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan).

Diadakannya Dialog Sinergi Membangun Negeri yang dilaksanakan pada momentum Pelantikan BEM FH UNPAK Periode 2021/2022 memiliki tujuan untuk memupuk rasa kritis mahasiswa terhadap isu, baik lokal maupun nasional. BEM FH UNPAK diharapkan mampu menjadi garda terdepan untuk menjadi mitra kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan mahasiswa dan masyarakat.

Sebagai mitra kritis, BEM FH UNPAK harus memiliki kepekaan terhadap keberpihakan pada suatu kebijakan baik yang dikeluarkan oleh struktural dekanat, rektorat maupun pemerintah daerah ataupun pusat agar peran mahasiswa sebagai social control dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam sambutannya, Sulaeman, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Pakuan mengingatkan agar seluruh anggota BEM meresapi dan mengamalkan sumpah jabatan yang telah diikrarkan oleh seluruh anggota BEM FH UNPAK yang dipimpin langsung oleh Dr. Yenti Garnasih S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan untuk menjadi jembatan aspirasi mahasiswa.

Dalam Dialog tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Ibu Dr. Yenti Garnasih S.H., M.H. mengajak mahasiswa untuk turut serta bersama bersinergi dan memahami konsep 4 pilar kebangsaan. Yenti Garnasih menyebutkan konsep 4 pilar yang pernah disampaikan ketua MPR 2009-2014 dimana konsep ini sangat penting karena keheterogenitas nya yang komplek dan disintegrasi yang tinggi, gagasan ini muncul agar tetap satu dalam kesatuan yang berlandaskan Pancasila.

“Sebagai akademisi, saya harus menyampaikan dan berbicara sesuatu yang penting untuk bangsa bukan karena ingin meraih suatu jabatan. Jika itu sudah dijalankan oleh akademisi dengan semestinya maka mahasiswa juga akan seperti itu, karena mahasiwa adalah penerus di masa yang akan datang. Banyak sekali permasalahan yang dapat dipikirkan secara bersama – sama,” ujar Yenti.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto sebagai salah satu pemateri menyampaikan mahasiswa harus memahami konteks panggilan tugas sejarah yang tentunya berbeda disetiap periodenya, maka dari itu mahasiswa harus belajar dari sejarah dan memahami konteks agar dapat memahami peran apa yang strategis untuk dikembangkan karena mahasiswa memiliki tantangan besar untuk dapat menuliskan sejarah.

“Kritik itu penting, karena mahasiswa adalah moral force namun lebih dr kritik diperlukan untuk bs membangun sinergi dan menciptakan kolaborasi,” ucapnya.

Disinggung mengenai perkuliahan tatap muka, Bima Arya selaku Walikota Bogor mengatakan untuk menyamakan frekuensi dan teknis mekanisme perkuliahan tatap muka, yang semestinya sudah bisa dijalankan jika covid semakin landai. “Memastikan secara bersama – sama harus siap dalam baik dlm protokol kesehatan dan kordinasi dengan instansi terkait,” tambahnya. (*)