
KABUPATEN BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Bogor pada Rabu (5/3/25).
Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ia menyebutkan bahwa sejak berdirinya KPK pada 2004, sebanyak 38% kabupaten/kota dan 12% provinsi di Indonesia telah tersangkut kasus korupsi.
Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa optimalisasi MCP harus terus dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“MCP maksimal kita optimalkan untuk menjaga integritas dan menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih. MCP memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya
“Terutama dalam delapan area intervensi, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan lainnya,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa peluncuran Indikator IPKD dan MCP Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan daerah untuk semakin meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meminimalisir potensi korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta bersih dari praktik korupsi,” tandasnya.
Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !