DPRD Kota Bogor Bahas Raperda BPR Bank Kota Bogor, Rozi Putra: Harus Berpihak Pada Rakyat dan UMKM

KOTA BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Bogor.

Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam meningkatkan tata kelola perbankan daerah serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menekankan bahwa BPR Bank Kota Bogor memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, lanjutnya, regulasi yang dibahas harus memastikan profesionalisme, transparansi, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.

“Raperda ini harus memperkuat fungsi BPR dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan UMKM di Kota Bogor. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa tata kelola perbankan daerah ini berjalan baik, akuntabel, dan tidak menimbulkan risiko bagi keuangan daerah,” kata Rozi Putra dalam keterangannya, Senin (20/1)

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan modal dan daya saing BPR agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal. Tak hanya itu, aspek pengawasan serta perlindungan terhadap nasabah menjadi perhatian utama dalam pembahasan Raperda tersebut.

“Kami ingin memastikan Raperda ini dapat menjawab keresahan masyarakat. BPR harus menjadi penyedia modal yang mudah diakses, adaptif terhadap perubahan ekonomi, serta mampu bersaing di era digitalisasi perbankan. Regulasi ini harus menyesuaikan dengan dinamika ekonomi saat ini,” tambahnya.

Rozi Putra juga menekankan bahwa Raperda ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai fenomena yang merugikan masyarakat, seperti praktik bank keliling (bank emok), pinjaman online ilegal (pinjol), dan perjudian online yang masih marak di Kota Bogor. (*/DR)