KOTA BOGOR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menggelar aksi pintu masuk Komplek Istana Presiden Bogor, dalam aksi tersebut para mahasiswa menuntut realisasi janji – janji Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. (05/2).
“Satu minggu yang lalu, tepat di 100 hari kinerja Presiden Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin mempimpin, dan kita beberapa janjinya yang ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga ia memberi nama kabinetnya yaitu Indonesia Maju. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kinerja kabinet Pak Jokowi dan Pak Mavruf Amin, karena dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sangat bertentangan sekali dengan janji manisnya,” ujar peserta aksi.
Menurut mahasiswa banyak kebijakan yang secara tidak langsung mensengsarakan rakyat, “Mulai dari naiknya Iuran BPJS Kesehatan, dicabutnya subsidi gas elpiji 3kg, dan kebijakan – kebijakan lainnya yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tambah mereka.
Dalam segi hukum menurut mahasiswa, keadilan hukum hingga kini belum diterapkan seadil – adilnya, belum lagi skandal korupsi yang belum terselesaikan mulai dari BUMN dan kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku.
“Begitu juga dengan kasus Natuna yang dimana Pemerintah secara kelembagaan tidak bisa menjaga Kedaulatan Negara dan pemerintah tidak bisa bertindak tegas atas kejadian tersebut,” ujar mereka lagi.Dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi mahasiswa melihat, ada beberapa RUU yang sangat bertentangan dengan masyarakat yaitu RUU Omnibus Law yang dimana RUU ini disebut akan mengganti/merevisi UU yang lain. “Jelas ini bukan sebuah Kemajuan melainkan kemunduran Kinerja Jokowi-Ma’ruf, karena dari persoalan yang diuraikan di atas tentu itu adalah suatu penyengsaraan terhadap masyarakat, 100 Hari ini adalah pertanda bahwa, dalam waktu 100 Hari Presiden Jokowi tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi amanat Undang-Undang dan apa yang telah diucapkan dalam Ikrar Pelantikannya. Kalau dalam 100 Hari Kinerja Jokowi-Ma’ruf ini banyak kebijakan yang menyengsarakan masyarakatnya apalagi dalam jangka waktu 3 Tahun ke depan bisa jadi lebih dari ini,” tambah Herdiansyah, Ketua HMI Cabang Kota Bogor.
Maka atas dasar itu lah kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Bogor menyatakan sikap :
- Menolak Keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU yang menyengsarakan rakyat.
Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena menjadi beban masyarakat. Mendesak Presiden Jokowi untuk Mencopot Mentri Kesehatan DR.Terawan karena tidak mampu mencari solusi Jaminan Kesehatan untuk masyarakat.
Menuntut Rumah Sakit Umum di setiap Daerah untuk meningkatkan pelayanan tanpa pandang bulu.
Menolak keras pencabutan subsidi Gas 3kg.Mendesak Presiden Jokowi untuk mengusut Tuntas Kasus Korupsi yang menjerat Harun Masiku yang sampai saat ini tidak ada kejelasan.
- Mendesak Presiden Jokowi untuk mengusut Tuntas dan bertindak tegas kasus Korupsi yang ada di dalam Tubuh BUMN.
Copot Komisioner OJK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena tidak mampu optimal dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas keuangan sehingga mengakibatkan korupsi di tubuh BUMN dan Merugikan Negara.
Mendesak Presiden Jokowi, Mentri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Menteri Pertahanan untuk menindak serta bertindak Tegas soal Kedaulatan Negara (Pencurian Ikan oleh Negara Asing) yang terjadi di kepulauan Natuna.
Menolak pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia karena itu menggunakan serta menguras biaya APBN yang sangat banyak.
“Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya Iman” (Riwayat Imam Muslim dari Hadist Abu Said r.a).
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen Masyarakat, Mahasiswa, Buruh, Tani untuk sama-sama kita suarakan yang menjadi derita kita, karena membiarkan kedzoliman itu terjadi sama saja kita berbuat dzolim,” pungkas Herdiansyah.
