Headline Bogor | GMNI Bogor : Omnibus Law Menumbuhkan Rezim Otoriter

KOTA BOGOR – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bogor menggelar aksi demontrasi pada, Senin (17/2) di sekitar Tugu Kujang Kota Bogor. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap paket Omnibus Law yang Draft RUUnya telah di serahkan kepada Ketua DPR Minggu lalu.

Omnimbus Law merupakan perundang-undangan yang mengandung satu muatan peraturan, yang di dalamnya termuat banyak peraturan. Omnimbus law terdiri dari multisektoral dan banyak pasal akibat dari banyaknya sektor yang akan dimasukan dalam Omnimbus Law.

GMNI Bogor menilai RUU tersebut disusun tidak demokratis, pasalnya dalam penyusunannya hanya melibatkan kalangan elit penguasa tanpa diikut sertakannya masyarakat secara umum, padahal RUU tersebut dinilai sangat berdampak pada kepentingan banyak pihak, terutama masyarakat petani dan buruh.

“Kami menilai proses pembuatan kebijakan ini tidak sesuai alurnya, terlalu terburu-buru dalam meringkas berbagai kebijakan menjadi satu payung hukum, tidak transparansi dan tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatanya,” ungkap Ketua GMNI Cabang Bogor Fera Priyatna.

Pemerintah berdalih RUU ini akan meningkatkan pertumbuhan investasi, sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, GMNI Bogor menilai narasi itu mengabaikan dampak lain dari peningkatan investasi tersebut.