Headline Jawa Barat | Investasi Ilegal Berlanjut ke Mapolda Jawa Barat, Penasehat Hukum : Kami Muak!!!

Sehingga, Anggi menambahkan, pada akhirnya pada tanggal 20 agustus 2020 kami berangkat ke Polda Jabar guna melakukan aduan, dan diterima dengan baik.

“Pada tanggal 10 september 2020, klien kami dimintai keterangan dengan profesional dan khidmat. Klien kami merasa ada kenyamanan dan kepastian sejak adanya permintaan keterangan. Kami apresiasi sekali respon Polda Jabar. Minggu depan pada tanggak 17 september 2020 kami akan hadirkan saksi sebanyak 10 orang guna dimintai keterangan dalam rangka memenuhi criminal justice system integrated process,” tambah Anggi.

Tidak berhenti sampai disitu, kuasa hukum korban menanyakan keseriusan pemerintah untuk segera menyikapi kondisi terpuruknya yang telah sedang dialami masyarakatnya. Jangan acuh atau sibuk berwacana belaka dalam ruang diskusi tak berujung.

“Pemerintah harus secepat mungkin mendorong para penegak hukum untuk segera menuntaskan perkara hukum yang dialami konsumen. Dan juga pemerintah harus segera membuat regulasi yang bisa memberikan angin surga bagi para konsumen negeri ini, yang kerap kali menjadi tumbal dari sekelompok produsen-produsen nakal,” harap Anggi.

Secara perekonomian pun peran konsumen dalam skema ekonomi nasional merupakan pemasok dan pendukung dari jalannya roda-roda perekonomian nasional. Namun sayangnya tidak di imbangi dengan sebuah rasa aman dan nyaman melalui instrumen perlindungan hukum yakni peraturan hukum.

“Dari dasar itu kami mengingatkan pemerintah baik daerah maupun pusat untuk segera bertindak lebih cepat dibanding harus menunggu potret terburuk yang harus dialami warga negara nya. Karena bagaimana pun permasalahan yang dialami oleh masyarakat selaku konsumen bukan kali pertamanya yang terjadi di negara ini, sudah puluhan bahkan ratusan peristiwa yang sudah terpampang nyata, dan Kami dukung langkah polda jabar dalam mengusut tuntas kasus investasi ilegal ini,” pungkas Anggi. (*)