Menakar Integritas di Balik Aroma Limbah: Ujian 6 Camat Bogor Membendung Arus Ternak Ilegal

KOTA BOGOR – Menjelang Idul Adha 2026, kondisi estetika dan ketertiban umum di Kota Bogor menjadi sorotan serius. Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kota Bogor secara resmi mengirimkan mosi peringatan sekaligus desakan pengawasan wilayah kepada enam camat di seluruh kota.

Langkah ini dilakukan setelah ditemukan adanya kejanggalan dalam distribusi ribuan hewan ternak dari luar pulau yang masuk ke Kota Bogor melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait potensi masalah sanitasi, pelanggaran penggunaan ruang publik, hingga dugaan praktik tidak sehat oleh oknum tertentu.

Enam kecamatan yang menjadi perhatian meliputi Bogor Timur, Bogor Tengah, Tanah Sareal, Bogor Utara, Bogor Selatan, dan Bogor Barat. Para camat diminta tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga aktif dalam pengawasan dan penegakan aturan agar Bogor tidak berubah menjadi “bak sampah” raksasa bagi pedagang musiman yang mengabaikan regulasi.

Sorotan di Jalan KH Soleh Iskandar

Kondisi memprihatinkan terlihat di sepanjang Jalan KH Soleh Iskandar (Solis), Tanah Sareal. Berdasarkan hasil pemantauan HPPMI, banyak kandang ternak permanen maupun semi permanen yang berdiri di bahu jalan hingga trotoar.

Keberadaan lapak tersebut dinilai merusak wajah kota sekaligus mencerminkan lemahnya pengawasan. Selain itu, praktik ini juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum.

“Wibawa pemerintah daerah sedang dipertaruhkan di sepanjang jalur Solis. Camat adalah pemegang kunci wilayah. Jika di level kecamatan terjadi pembiaran terhadap okupasi trotoar sejelas ini, maka penegakan aturan di tingkat kota akan lumpuh. Kami mendesak para Camat untuk segera melakukan inventarisasi dan tidak ragu melayangkan rekomendasi penertiban kepada Satpol PP,” ujar Ketua HPPMI Kota Bogor dalam pernyataan resminya, Senin (30/3).

Ancaman Sanitasi dan Lingkungan

Selain persoalan ketertiban, HPPMI juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pedagang ternak ilegal. Banyak pedagang disebut membuang limbah kotoran hewan langsung ke saluran drainase dan selokan.

Tindakan tersebut melanggar Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dampaknya tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga berpotensi menyebabkan pendangkalan saluran air, banjir, serta penyebaran penyakit zoonosis.

“Sangat ironis jika infrastruktur sanitasi kita dirusak hanya untuk mengakomodasi keuntungan ekonomi pedagang luar daerah. Bogor tidak boleh hanya mendapatkan ampas berupa limbah dan kerusakan lingkungan, sementara keuntungan finansialnya dibawa lari tanpa ada kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi resmi,” lanjut rilis tersebut.

Dugaan Keterlibatan Oknum

HPPMI juga menyoroti potensi adanya praktik tidak transparan di tingkat kelurahan. Muncul kekhawatiran di masyarakat bahwa lapak-lapak ilegal dapat beroperasi karena adanya “koordinasi” tidak resmi atau pemberian sejumlah uang kepada oknum aparat.

Organisasi tersebut meminta camat untuk memperketat pengawasan terhadap jajaran lurah dan aparat wilayah guna memastikan tidak ada penyimpangan.

“Jangan sampai muncul stigma bahwa lapak ilegal bisa beroperasi karena ‘dimainkan’ oleh oknum di tingkat kelurahan. Camat harus menjamin bahwa tidak ada transaksi di bawah tangan yang menggadaikan marwah Perda demi keuntungan pribadi oknum tertentu. Transparansi izin dan verifikasi asal ternak adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas HPPMI.

Dampak pada Peternak Lokal

Kondisi ini juga dinilai merugikan peternak lokal, khususnya peternak milenial yang selama ini taat aturan. Mereka harus bersaing dengan pedagang ilegal yang tidak membayar retribusi namun memanfaatkan fasilitas umum secara bebas.

Untuk itu, HPPMI mengajukan empat tuntutan kepada para camat, yakni melakukan monitoring wilayah secara terpadu, memperketat verifikasi administrasi ternak, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan, serta menjaga integritas aparat di tingkat kelurahan.

HPPMI menegaskan akan terus mengawal isu ini agar kedaulatan pangan, kebersihan lingkungan, serta ketertiban Kota Bogor tetap terjaga dari praktik ilegal yang merusak tatanan kota dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (DR).