Lantik 3.676 CPNS dan PPPK, Bupati Bogor Minta Jaga Integritas

KABUPATEN BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 3.676 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, pada Kamis (17/4), dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bogor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.324 orang merupakan PPPK, sementara 352 lainnya adalah CPNS. Pelantikan ini menjadi gelombang pertama dalam proses pengangkatan ASN tahun ini di Kabupaten Bogor.

Bupati Rudy menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan awal baru dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kurang lebih ada 3.600 orang yang dilantik hari ini. Ini menjadi semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia,” ungkap Rudy.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan nama baik pemerintah daerah.

“Kami ucapkan selamat bertugas. Yang terpenting adalah jaga integritas dan kehormatan Kabupaten Bogor. Karena nama baik Kabupaten ada pada Bapak-Ibu sekalian,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Bogor menerima Piagam Penghargaan dari BKN RI atas keberhasilannya menjadi salah satu daerah tercepat dalam pengangkatan CASN 2024.

Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi percepatan administrasi kepegawaian yang dilakukan oleh Pemkab Bogor.

“Baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk tercepat dan sudah kami cek dari sisi anggaran, semuanya aman,” kata Zudan.

Ia juga menekankan pentingnya ASN memperkuat integritas dan kompetensi.

“Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang rasa provinsi. Penduduknya 5,8 juta. Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal,” jelas Zudan.

Zudan turut menambahkan bahwa pelatihan manajemen risiko harus menjadi prioritas.

“Jangan sampai ada resiko hukum, resiko operasional, atau bahkan defisit anggaran yang mengganggu reputasi pemerintah. ASN harus menghindari niat jahat dan bekerja dengan akuntabilitas.” tandasnya. (*)