KABUPATEN BOGOR – Kepala BNPB, Waka POLRI, Dirjen KSDA dan Ekosistem KLHK, Bupati Bogor, dan rombongan meninjau area terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bogor. Helikopter berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 08.00 WIB dan kembali lagi pada pukul 11.00 WIB.
Tujuan utama peninjauan adalah untuk mengetahui penyebab utama bencana banjir dan longsor. Dari tinjauan diketahui bahwa penyebab banjir dan longsor adalah kerusakan ekosisten akibat penebangan pohon sehingga gundul dan mudah longsor, apalagi banyak daerah dengan kelerengan curam.
Penyebab lain adalah penambangan ilegal, dari udara terlihat ratusan tenda biru milik para penambang ilegal. Penambang menggunakan merkuri yang juga menyebabkan pencemaran logam berat yang berbahaya bagi manusia.
Banjir dan longsor sudah sering terjadi di wilayah tersebut dan awal tahun 2020 ini merupakan bencana terbesar. Jika tidak ada perbaikan ekosistem maka akan terus menjadi ancaman bencana banjir dan longsor yang permanen. Sehingga Ka BNPB dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma mengatakan bahwa
“Ancamannya permanen maka solusinya harus permanen juga,”
Solusi permanen yang akan diambil adalah pengembalian kawasan konservasi di hulu dan pelarangan penambangan liar serta peningkatan mata pencaharian penduduk. Untuk menindak lanjuti maka akan dibentuk satgas bersama yang difasilitasi oleh BNPB dan melibatkan semua stake holder terkait.
Sementara itu, Bupati Bogor mengatakan hasil dari pengamatan yang dilakukan akan menjadi bahan untuk menentukan kebijakan dalam penanggulangan bencana kedepan.
“Pemetaanya harus menyeluruh karena yang diharapkan akan ada solusi permanen agar tidak terjadi kejadian serupa di masa yang akan datang,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin.
“Insya Allah dengan semangat kerja bersama semua unsur, baik pusat maupun daerah, kita akan mengembalikan alih fungsi lahan dengan program penghijauan hutan, menertibkan aktifitas tambang dan menghentikan illegal logging,” pungkas Ade Yasin.
