Pemkot Bogor dan KPK Gelar Bimtek, Tekankan Peran Keluarga Dalam Menanamkan Integritas

KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam kegiatan pembekalan dan bimbingan teknis (bimtek) untuk seluruh jajaran pemerintahan Kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung di Salak Heritage Hotel mulai Senin (26/5).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa pembentukan budaya integritas harus dimulai dari lingkungan keluarga.

“Integritas itu kita mulai dari lingkungan keluarga dulu, dengan suami, istri dan anak-anaknya. Maka oleh karena itu, kehadiran tim dari KPK selama 3 hari ke depan akan memberikan bimbingan teknis, bagaimana pegawai yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab,” ungkap Dedie.

Ia menekankan bahwa integritas tidak hanya sekadar komitmen di tempat kerja, namun merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam keluarga.

Dedie juga mengingatkan agar para aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemkot Bogor tidak tergoda gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka.

“Saya berharap ke depan tidak ada lagi yang flexing atau pamer kekayaan, apalagi sampai menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Tugas kita berat, maka harus benar-benar ditunjang dengan integritas dari dalam rumah tangga,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Freis Mount Wongso, menilai kerja sama dengan Pemkot Bogor sebagai langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi di tingkat daerah.

“Kami akan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Bogor dengan berbagai materi, salah satunya bagaimana peran keluarga, khususnya pasangan, dalam ikut serta mengawasi dan menjaga integritas,” jelas Freis.

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya di tingkat individu, melainkan perlu ditanamkan melalui sistem dan peran aktif keluarga.

Selama tiga hari, para peserta akan mendapatkan berbagai materi dari tim KPK, mulai dari strategi pencegahan korupsi, penguatan pengawasan internal, hingga pendekatan dalam membangun rumah tangga yang berintegritas sebagai dasar terciptanya pelayanan publik yang bersih. (DR)