PemNas Desak Pemkot Bogor Ungkap Rekam Jejak dan Harta 3 Calon Sekda ke Publik

KOTA BOGOR – Organisasi kepemudaan Pemuda Nasional (PemNas) mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk membuka secara transparan rekam jejak tiga calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor yang telah diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sekretaris Jenderal PemNas Bogor, Nur Isman Iskandar, menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui latar belakang dan integritas para kandidat yang akan menempati posisi strategis di pemerintahan.

“Kami meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor untuk membuka secara jelas rekam jejak ketiga calon Sekda yang telah diumumkan. Ini penting agar publik bisa menilai dan ikut mengawasi,” ujar Nur Isman kepada media, Rabu (12/6).

Ketiga nama yang disebut dalam seleksi tersebut adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Denny Mulyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Eko Prabowo, dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sri Nowo Retno.

Nur Isman menilai ketiga kandidat merupakan figur potensial dan telah menunjukkan dedikasi dalam birokrasi. Ia juga mengapresiasi proses seleksi yang sejauh ini berjalan cukup baik.

“Dari awal seleksi hingga saat ini, kami menilai proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Pansel Sekda berjalan dengan sangat kondusif, baik, dan cukup objektif,” ucapnya.

Meski demikian, PemNas tetap menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Selain rekam jejak, mereka juga meminta agar masing-masing calon secara sukarela mengumumkan laporan harta kekayaannya kepada publik.

“Transparansi harta kekayaan adalah bagian dari tanggung jawab moral. Kami berharap para calon bisa memberikan contoh yang baik dalam hal ini,” tegas Nur Isman.

Diketahui, seleksi calon Sekda Kota Bogor dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Muttaqin. PemNas pun menyebut bahwa keterlibatan Jenal adalah sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas birokrasi.

“Ini bukan sekadar soal siapa yang terpilih, tapi juga bagaimana prosesnya bisa dipercaya dan bebas dari kepentingan-kepentingan politik tertentu,” pungkas Nur Isman. (DR)