KOTA BOGOR — Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bogor.
PPAK menilai hingga kini belum ada kejelasan mengenai perkembangan penyelidikan perkara tersebut. Kondisi itu mendorong organisasi tersebut untuk mempertimbangkan langkah lebih lanjut dengan menyampaikan aspirasi ke tingkat institusi penegak hukum yang lebih tinggi.
PPAK berencana menggelar aksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri sebagai bentuk desakan agar dugaan perkara tersebut mendapat perhatian dan penanganan yang transparan.
“Kami kecewa dengan penanganan Kejari Kota Bogor dalam penyelidikan dugaan korupsi Pokir DPRD Kota Bogor. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai perkembangan penanganannya,” ujar PPAK dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Menurut PPAK, ketidakjelasan tersebut menjadi alasan pihaknya mengambil langkah untuk menyampaikan persoalan tersebut ke Kejagung dan Mabes Polri. Aksi itu diharapkan dapat mendorong adanya kejelasan mengenai proses hukum yang tengah berjalan.
“Kami berencana melakukan aksi di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Ini sebagai bentuk desakan agar persoalan ini mendapat perhatian dan ada kejelasan terkait proses penyelidikannya,” katanya.
PPAK juga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi Pokir DPRD Kota Bogor, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Kami ingin penanganan perkara ini jelas dan transparan. Kalau memang masih dalam proses, masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana perkembangannya,” tegas PPAK.
Sebelumnya, Kejari Kota Bogor memastikan akan memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi Pokir DPRD Kota Bogor.
Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penyidikan dan Pengendalian Operasi Seksi Pidsus Kejari Kota Bogor, Kevin Donahue Zega, mengatakan sejumlah pihak telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.
“Yang sudah diperiksa di antaranya dari RSUD, Dinas Perumkim, Camat Bogor Timur, dan Lurah Katulampa. (Anggota) DPRD nanti,” ujar Kevin saat dimintai keterangan, pada Selasa (14/7). (DR)
