JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/3). Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi setelah hampir satu dekade moratorium.
Menurut Abdul Kadir Karding, sejak 2015, ribuan pekerja migran Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya akibat kebijakan moratorium. Untuk itu, pemerintah tengah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi guna memastikan mekanisme pengiriman tenaga kerja yang lebih aman dan terstruktur.
“Hari ini saya menghadap Pak Presiden untuk melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama ini. Dalam waktu dekat, MoU akan ditandatangani di Jeddah,” ujar Abdul Kadir Karding usai pertemuan.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik langkah ini dan meminta agar skema pelatihan serta penempatan pekerja segera dipersiapkan. “Beliau sangat setuju. Arab Saudi menjanjikan 600 ribu job order, terdiri dari 400 ribu pekerja domestik dan 200-250 ribu pekerja formal,” jelas Karding.
Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan signifikan. Para pekerja migran nantinya akan mendapatkan gaji minimal 1.500 Riyal Saudi, perlindungan kesehatan, serta jaminan ketenagakerjaan.
Selain itu, model kerja sama yang diterapkan akan serupa dengan yang berlaku di Hong Kong dan Taiwan, di mana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) akan bekerja sama dengan agensi di Arab Saudi.
“Yang menarik, setiap pekerja yang menyelesaikan kontrak dua tahun akan mendapatkan bonus umrah dari pemerintah Arab Saudi,” tambahnya.
Jika MoU dapat ditandatangani pada Maret ini, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi diperkirakan bisa dimulai paling lambat Juni 2025. Presiden Prabowo berharap moratorium segera dicabut mengingat potensi ekonomi yang besar dari kerja sama ini.
“Devisa yang masuk bisa mencapai Rp31 triliun jika kita mampu menempatkan lebih dari 600 ribu pekerja,” tutup Karding.
