KABUPATEN BOGOR – Ratusan warga dari Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, menggeruduk tiga kantor pemerintahan. Pertama mereka mendatangi kantor Desa Hambalang, lalu ke kantor Kecamatan Citeureup dan selanjutnya mereka mendatangi kantor Bupati Bogor di Cibinong. Kedatangan mereka untuk berdemontrasi menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pejabat yang menjadi pimpinan mereka selaku pemangku kebijakan, dengan di dampingi Camat Citeureup, mereka diterima oleh Asisten Pemerintah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dan di ajak beraudensi di Aula Rapat Setda III.
Koordinator aksi, Wildan, menyebut, kedatangan mereka adalah inisiatif seluruh warga yang merasa dirampas kebebasannya dalam memilih calon Kepala Desa (Cakades) di wilayahnya. Dia mengatakan, hampir mayoritas warga di Desa Hambalang mendukung salah satu Cakades. Namun entah kenapa dengan alasan tidak lulus seleksi tambahan yang diselenggarakan oleh Pansel Pilkades, Cakades yang warga dukung malah digugurkan.
“Kami sebut ini pendzoliman oleh panitia kepada warga, maka kami datang kesini menuntut kepada Bupati untuk turun tangan. Jangan sampai kongkalingkong ini terus merusak pesta demokrasi warga masyarakat, karena kalau ini dibiarkan bisa terjadi benturan atau gesekan yang hebat di masyarakat,” ujar Wildan saat memberikan keterangan pers disela-sela aksi di Cibinong. Selasa (17/9).
Wildan pun menyebut, tingkat kecurangan dan permainan alias kongkalingkong panitia dengan Cakades sangat rentan terjadi. Terlebih dia menyebut, SDM panitia tidak begitu memahami arus aspirasi warga yang meminta keterbukaan informasi publik.
“Jelas sudah karena hal tersebut warga merasa di curangi dengan alasan regulasi, padahal baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah melarang ada keterlibatan atau dukungan penyelenggara pemerintah atau pejabat Desa menjadi tim sukses salah satu Cakades. Kan aneh Cakades yang di dukung warga gugur, sedangkan Cakades lainnya lolos, karena adanya dugaan di dukung mereka yang hari ini punya jabatan dan kepentingan di Kecamatan atau Desa,” tegasnya.
Salah satu perwakilan warga Hambalang yang juga mantan calon Kepala Desa, Suhartono, mengatakan dan menilai akan adanya main mata panitia.
“Karena pada pertanyaan seleksi dilakukan secara tertutup dan dokumen tes tidak di segel, padahal itu adalah dokumen negara. Ini ada apa, jangan sampai ini ada motif permainan untuk meloloskan dan menggugurkan salah satu calon,” tandasnya.
Asisten Pemerintah (Aspem) Kabupaten Bogor, Reinaldi, mengatakan, uji seleksi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yang sesuai dengan UU, PP, Perda dan Perbubnya. Namun karena setelah mendengar forum, akhirnya pemerintah memberikan luang untuk memberikan bukti agar bisa di ulang kembali uji tes.
“Kalau dari forum ini bisa melakukan penguatan bukti yang bisa membuktikan mencederai sebelum hari kamis 19/9 sampai pukul 24.00, kami akan monitor terus dn siap memfasilitasi keinginan atau harapan warga,” pungkas Reinaldi memberikan hasil kesimpulan negosiasi kepada warga. (*)
