JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI), Fahira Idris mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kota paling demokratis.
Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 88,29 di tahun 2019.
Menurut Fahira, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus lalu ini, menempatkan DKI Jakarta sebagai kota paling demokratis se-Indonesia.
“Ini patut diapresiasi, karena ini adalah sebuah prestasi,” ujar Fahira, dalam siaran tertulis yang diterima Beritajakarta.id, Sabtu (8/8).
Menurut Fahira, dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, partisipasi publik dalam berbagai kebijakan di DKI Jakarta menjadi sangat baik dan dinamis.
Bahkan, kata Fahira, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya dan membuka berbagai saluran untuk menguatkan partisipasi publik serta membuka ruang kolaborasi bagi semua pemangku kepentingan dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah.
“Sangat terasa saat ini bahwa warga Jakarta benar-benar menjadi subyek pembangunan. Peningkatan dan perbaikan transparansi anggaran Pemprov DKI Jakarta juga menjadi faktor penting, sehingga Jakarta dinobatkan sebagai provinsi paling demokratis,” ungkapnya.
Dia juga mencermati capaian lainnya dari aspek kebebasan berkeyakinan di Provinsi DKI Jakarta yang dinilai semakin sempurna, yakni menempati angka 100. Baginya ini juga patut diberikan apresiasi karena Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menjamin dan memastikan kemerdekaan memeluk agama dan beribadah tapi juga ikut memfasilitasi semua kegiatan umat beragama.
“Saya berharap hal ini bisa terus terjalin di Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya. (*)
