KNPI: SPMB Kota Bogor Sarat Kejanggalan, Kepala Dinas Dinilai Tak Transparan

KOTA BOGOR – Sekretaris Jenderal DPD KNPI Kota Bogor, M. Mahdum, melontarkan kritik tajam terhadap potensi persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bogor tahun 2025.

Ia menilai, sejumlah aspek teknis dan regulatif dalam SPMB menyimpan celah besar yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum – oknum, sehingga merugikan masyarakat.

Salah satu sorotan utama Mahdum adalah ketidakjelasan standar dalam penerapan jalur domisili. Kebijakan baru yang memperbolehkan domisili lintas provinsi dinilai dapat membuka ruang abu-abu, terutama jika tidak disertai dengan parameter yang transparan.

“Kami mendesak Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai standar penerimaan melalui jalur domisili, termasuk apakah masih mengacu pada jarak terdekat atau ada kriteria lain yang digunakan,” kata Mahdum dalam keterangannya, Jumat (20/6).

Tak hanya itu, Mahdum juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam jalur prestasi non-akademik. Menurutnya, banyak peserta didik yang mencantumkan prestasi tanpa bukti valid, sehingga menimbulkan kecurigaan akan integritas data dalam proses seleksi.

“Kami menemukan bahwa beberapa siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik tidak menyertakan keterangan mengenai kejuaraan yang pernah diikuti, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data tersebut,” ungkap Mahdum.

Lebih jauh, Mahdum melemparkan tudingan serius terhadap potensi manipulasi sistem yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ia tidak menampik kemungkinan adanya praktik jual beli kursi dan keterlibatan oknum internal dinas pendidikan dalam praktik tak sehat tersebut.

“Kami menduga adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dalam penerapan sistem SPMB yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti praktik jual beli kursi sekolah atau penerimaan siswa yang tidak memenuhi kriteria,” tegasnya.

KNPI Kota Bogor pun mendesak Dinas Pendidikan untuk menjelaskan secara terbuka standar dan kriteria penerimaan di seluruh jalur, termasuk domisili, afirmasi, dan prestasi. Namun sayangnya, menurut Mahdum, upaya pemuda untuk turut mengawasi proses ini justru diabaikan.

“Sehingga kami bingung kenapa kepala dinas tidak welcome, apa ada yang ditutup – tutupi,” ujar Mahdum.

Ia menilai sikap tertutup Dinas Pendidikan merupakan alarm serius bagi publik dan menambah kecurigaan bahwa proses PPDB selama ini tidak sepenuhnya bersih. Pihaknya akan terus memantau proses SPMB dan mendesak adanya audit menyeluruh terhadap data dan pelaksanaannya.

“Kami peringatkan Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan bahwa proses PPDB berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, karena diduga adanya permainan dari tahun ke tahun oleh oknum internal dinas pendidikan. Hari ini KNPI Kota Bogor pastikan akan memonitor ketat proses SPMB ini,” pungkas Mahdum. (DR)