Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengaku kecewa atas kurang terbukanya informasi Perubahan APBN 2020, sehingga anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun tidak terlihat oleh publik. Bahkan yang terlihat mencolok terkait defisit anggaran yang melonjak Rp 545,7 triliun, dari defisit Rp 307,2 triliun menjadi defisit Rp 852,9 triliun.
Akan tetapi, lonjakan defisit tersebut dominan untuk mengkompensasi penerimaan negara yang turun Rp 472,3 triliun, dari Rp 2.233,2 triliun menjadi Rp 1.760,9 triliun. Sedangkan anggaran belanja hanya naik Rp 73,4 triliun. Memang ada kenaikan signifikan pada pos Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 240 triliun, tetapi ini juga tidak dijelaskan lebih detail untuk apa. Karena dalam rekening ini juga terkait pembayaran bunga utang yang juga pasti akan melonjak dengan tambahan pembiayaan yang melonjak.
“Karena tidak transparan informasi dalam Perubahan APBN 2020, sehingga yang ditangkap publik, tambahan defisit Rp 545,7 triliun karena turunnya penerimaan negara Rp 472,3 triliun ditambah tambahan anggaran belanja yang hanya Rp 73,4 triliun,” pungkasnya.
Dengan begitu, lanjut Ecky, yang terlihat kenaikan defisit menjadi Rp 852,9 triliun bukan karena stimulus untuk penanganan pandemi Covid-19. Tetapi sebagian besar untuk mengkompensasi penerimaan negara terutama pajak yang turun.
“Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah. Itu yang mudah tertangkap publik. Karena informasi yang terbatas dari Perubahan APBN 2020. Kita mendesak agar pemerintah lebih terbuka,” tutup legislator dapil Jawa Barat III tersebut.
Sumber : dpr.go.id
