Aspek pertahanan kekayaan sebagai sumber daya kekuasaan ini kemudian menentukan bagaimana Oligarki akan berdiferensiasi dalam berbagai bentuk. Cara pertahanan ini mengacu pada beragam konteks politik dan periode sejarah. Oleh karena itu, definisi dari oligarki bisa tetap, akan tetapi bentuknya bisa berbeda-beda. Dalam suatu masa, oligarki bisa terlibat secara langsung dalam politik, tapi dalam suatu masa juga tidak. Sedangkan di sisi lain, oligarki terlibat secara aktif dalam mempertahankan kekayaan dengan senjata, tapi dalam masa yang lain tidak bersenjata, dan sebagainya.
Perbedaan tersebut sebagai taktik yang berhubungan dengan bagaimana pertahanan atas kekayaan dilakukan. Semakin tinggi kebutuhan untuk mempertahankan kekayaan, maka terjadi kecenderungan bahwa oligarki akan semakin banyak terlibat dalam kekuasaan politik. Hal tersebut terjadi juga bila didukung oleh sistem politik yang memungkinkan adanya gangguan atas hak milik dan kekayaan. Hal sebaliknya, bila dalam sebuah sistem politik, hak milik dan kekayaan dilindungi secara ketat, maka oligarki bisa saja tidak perlu terlibat secara aktif dalam perebutan kekuasaan.
Oligarki tidak selalu merujuk mengenai segala tindakan politis yang dilakukan oligarki dengan menggunakan uang dan kekuasaannya. Melainkan, tidak jarang oligarki mengerahkan sumber daya materialnya di berbagai macam isu dan pertarungan politik yang menjadi perhatiannya namun hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pertahanan kekayaan. Ketika oligarki melakukan hal tersebut, potensi dan kekuasaan individunya dapat menyerupai potensi dan kekuasaan berbagai pelaku yang menjalankan agendanya lewat kelompok kepentingan atau kelompok pluralis.
Dalam hal ini, kecenderungan-kecenderungan yang dijelaskan oleh Winters tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menjelaskan tentang motif-motif yang mendasari keterlibatan oligarki dalam politik khususnya yang berkaitan dengan konflik internal dalam partai-partai politik. Adapun, hal tersebut setidaknya dapat merujuk pada kasus yang sempat mencuat dalam internal Partai Golkar pasca Reformasi yang dalam realitasnya justru berujung pada kemunculan partai-partai politik baru, seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Berkarya dan lain sebagainya.
Pasalnya, kemunculan partai-partai politik baru tersebut dalam perkembangannya kemudian juga memunculkan eksistensi oligarki-oligarki baru yang secara konkret berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing tatkala sebelumnya mereka terbilang gagal untuk melakukan hal tersebut di Partai Golkar. Sebut saja seperti Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh dan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) yang dalam perkembangannya kemudian seringkali melakukan sejumlah manuver politik untuk tetap dapat menunjukkan eksistensinya seperti dengan mencalonkan diri menjadi pejabat publik ataupun memainkan peranan sebagai pembuat keputusan-keputusan penting dalam politik atau yang kerap disebut sebagai sosok king maker.
