Sedangkan di sisi lain, pola berbeda justru dapat dilihat dalam kasus yang menimpa internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 2015-2016 dengan kekisruhan Partai Demokrat baru-baru ini dimana sosok oligarki yang eksis di dalam internal kedua partai tersebut justru tidak berujung pada perpecahan yang menghasilkan partai-partai baru yang sebagaimana dialami oleh Partai Golkar. Pasalnya, dalam kasus PPP dan Partai Demokrat dapat dilihat bahwa sosok oligarki yang dianggap terlibat justru lebih diidentifikasikan sebagai pihak yang berasal dari eksternal partai yang dalam realitasnya seolah memanfaatkan eksistensi dari salah satu faksi atau kubu dalam internal kedua partai tersebut untuk dapat mewujudkan kepentingan-kepentingannya.
Dalam kasus PPP, banyak spekulasi yang beredar kala itu menunjukkan bahwa oligarki-oligarki politik yang eksis saat itu dianggap memanfaatkan keberadaan kubu Romahurmuziy untuk dapat mengubah posisi PPP agar dapat masuk menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Apalagi hal ini diperkuat tatkala PPP akhirnya mendapatkan jatah pos kementerian Agama di kabinet Jokowi-JK dan secara resmi bergabung menjadi pendukung pemerintah. Sedangkan dalam kasus Partai Demokrat, pola yang terjadi justru relatif berbeda karena mengingat adanya keterlibatan langsung dari sosok Moeldoko yang merupakan bagian dari pejabat pemerintahan.
Meskipun spekulasi yang mencuat menganggap bahwa keterlibatan Moeldoko dan kemunculan faksi kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di internal Partai Demokrat lebih ditengarai sebagai upaya secara tidak langsung yang dilakukan oleh para oligarki politik yang seolah berkepentingan untuk mengubah posisi Partai Demokrat menjadi bagian dari pendukung pemerintah sebagaimana yang terjadi dalam kasus PPP. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa konflik internal partai politik yang kerap terjadi di Indonesia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari adanya bayang-bayang campur tangan para oligarki yang berkepentingan untuk memengaruhi serta mengubah posisi partai-partai politik agar dapat sesuai dengan kepentingannya sendiri. Terlebih, tujuan itu semata-mata tidak dapat dipisahkan dari bagian upaya mereka untuk melakukan pertahanan kekayaaan yang sebagaimana diungkapkan oleh Jeffrey A. Winters sebelumnya.
