BisKita Trans Pakuan Dihentikan, DPRD Kota Bogor Geram dan Bakal Panggil Dishub

KOTA BOGOR – Layanan operasional BisKita Trans Pakuan resmi dihentikan sementara oleh Pemerintah Kota Bogor mulai Rabu (1/1/2025). Penghentian ini dijadwalkan berlangsung maksimal selama 30 hari.

Namun, langkah yang diambil Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ini menuai kritik tajam dari Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy.

Rusli mengaku kecewa dan geram atas penghentian sepihak tersebut, yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor. Menurutnya, keputusan ini telah mengabaikan perjuangan DPRD untuk memastikan layanan BisKita tetap berjalan.

“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan, terutama di momen liburan seperti saat ini,” ujar Rusli, Rabu (1/1).

Rusli mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bogor sebelumnya telah memberikan catatan khusus selama pembahasan RAPBD 2025, termasuk alokasi dana sebesar Rp10 miliar dari APBD untuk mendukung keberlanjutan operasional BisKita.

Namun, hingga rapat pembahasan RAPBD berakhir, Dishub Kota Bogor tidak pernah menyampaikan rencana penghentian layanan tersebut.

Lebih lanjut, Rusli menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya menyebutkan pemerintah pusat telah memperpanjang subsidi operasional hingga akhir 2025. Namun, keputusan penghentian ini dianggap bertentangan dengan komitmen tersebut.

“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan, dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini,” tegasnya.

Rusli juga mempertanyakan kesiapan operator BisKita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari. Ia meminta Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator utama layanan ini sekaligus membuka peluang bagi operator lain di Kota Bogor.

“Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi. Kami mendorong Pemkot untuk memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan melibatkan Perumda Trans Pakuan dan Organda Kota Bogor, sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor,” tutupnya. (DR)