Ridwan menyampaikan pihaknya telah berupaya untuk terus mengurangi potensi bahaya banjir dengan berbagai kegiatan. Pemerintah Provinsi telah menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar yang akan dihutankan pada tahun ini sehingga kawasan itu akan dapat menjadi tangkapan air hujan dan mampu mencegah banjir dan longsor. Namun Ridwan menekankan juga pentingnya nilai ekonomi dari lahan yang akan dihutankan tersebut.
Selain itu, Gubernur menginovasi gerakan penanaman 50 juta pohon. “Penanaman ini melibatkan masyarakat, mereka yang Bahagia akan menanam pohon. Mereka yang mau menikah, yang naik pangkat, atau mendapatkan IMB,” kata Ridwan.
Sementar itu, erosi di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) sangat besar. Total erosi bagian hulu di tiga sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane dan Bekasi mencapai 83 ribu hektar. Di sisi lain, melihat bencana pada awal tahun, area terdampak berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Lokasi banjir berdekatan dengan bagian hilir dari delapan daerah aliran sungai (DAS) yaitu Sungai Angke Pesanggrahan, Krukut, Ciliwung, Sunter, Buaran, Cakung, Bekasi dan Cisadane. Banjir saat itu dipicu salah satunya faktor cuaca ekstrem yang terjadi sejak 31 Desember 2019.
Perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) KemenPUPR menyampaikan bahwa saat ini masih berlangsung pengendalian banjir Jakarta. Pengendalian salah satunya dilakukan di bagian hulu dengan pembangunan bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi di wilayah Kabupaten Bogor. Bendungan Ciawi ini berdaya tampung 6,05 juta meter kubik, sedangkan Sukamahi 1,68 juta meter kubik. Tantangan dalam pengendalian banjir salah satunya terkait pembebasan lahan untuk keperluan sudetan Sungai Ciliwung.
Pada kejadian banjir 25 Februari 2020 lalu, Direktorat Jenderal SDA KemenPUPR mengkaji lokasi banjir Jabodetabek pada 76 titik, dimana 46 titik berada di wilayah DKI Jakarta. Penyebab banjir waktu itu disebabkan faktor sistem drainase di 30 titik (65 persen) dan sistem sungai 16 titik (35 persen). Hal senada juga dikaji oleh Kementerian LHK yang mencatat penyebab banjir Jakarta, salah satunya sistem drainase yang tidak mampu mengantisipasi kenaikan volume air yang ekstrem.
Satu faktor lain yang disebutkan yaitu permasalahan budaya membuang dan mengelola sampah yang buruk. Hal ini sebetulnya dapat dilakukan warga secara mandiri dalam pencegahan bahaya banjir di wilayah Jakarta.
FGD penanganan banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Bupati dan Walikota di wilayah terdampak banjir, seperti Kota dan Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan, kementerian/lembaga, TNI, Polri, lembaga usaha dan para pakar. (*)
