Headline Bogor | BPRS BTB Siap Jalankan Program Kartu Bodas Bupati Bogor

KABUPATEN BOGOR – Untuk mewujudkan kualitas pendidikan bagi generasi bangsa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Karsa Bogor Cerdas yang terdiri dari 8 Program Strategis, salah satunya pemberian Kartu Bogor Cerdas (Bodas).

Kartu Bodas itu selaras dengan program nasional yakni Kartu Pintar Indonesia. Karena masalah pendidikan masuk dalam lima skala prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tergabung dalam program Pancakarsa.

Penerbitan Kartu Bodas (Bogor Cerdas) merupakan salah satu program Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Dimana program ini menyasar pemberian bantuan bagi para siswa kurang mampu jenjang SD dan SMP dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Bantuan melalui Penerbitan Kartu Bogor Cerdas (Bodas) meliputi seragam, buku serta kartu bagi siswa kurang mampu. Kartu Bodas ini menjadi produk unggulan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya mempercepat peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Kartu Bodas diberikan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli seragam dan alat tulis sekolah di pedagang/e-warong (UMKM) yang bekerjasama dengan bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS) Bogor Tegar Beriman (BTB ) salah bank yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pemkab Bogor untuk melaksanakan program ini.

Direktur Utama (Dirut) BPRS BTB, H. Dedin Nazaruddin memastikan pihaknya telah siap untuk menjalankan amanah yang diberikan Pemkab Bogor dalam merealisasikan program Karsa Bogor Cerdas yaitu Kartu Bodas.

“Kami siap merealisasikan Program Pancakarsa bentuk bantuan siswa dalam hal ini Kartu Bodas (Bogor Cerdas). Dan kami sudah siapkan teknologinya. Berupa EDC Android. Yang akan disimpan dilokasi pengambilan bantuan.”

Dan menurutnya, persiapannya telah dilakukan rapat teknis sebanyak 4 kali, dan tinggal menunggu data siswa kategori miskin dari Dinas Pendidikan yang dikolektifkan melalui sekolah sekolah.

“Dan kami sudah siap MOU dengan Dinas Pendidikan, draf dalam proses tentu ini pun dasar hukumnya melalui perda sebagaimana sama persis dengan yang telah kami lakukan seperti Bantuan Korban PHK dan Pelaku UMKM awal tahun 2021,” tandasnya. (*)