KABUPATEN BOGOR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor, Senin (31/8/) siang.
Aksi yang mengusung tema “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pemerintahan Kabupaten Bogor” tersebut menyoroti fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor di tengah proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bogor.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Bogor menilai mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di Kabupaten Bogor belum berjalan optimal. Mereka menyoroti sikap DPRD yang dinilai belum menggunakan kewenangan yang dimiliki, seperti hak interpelasi, hak angket, maupun pemanggilan terhadap pihak eksekutif, di tengah pengusutan dugaan korupsi oleh KPK.
HMI juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat agar benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“APBD tidak lagi dikelola berbasis kebutuhan rakyat, melainkan dieksploitasi sebagai ruang transaksi untuk mengakomodasi pembagian jatah antara legislatif dan eksekutif,” tulis HMI Cabang Bogor dalam pernyataan sikapnya.
Untuk mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan, HMI Cabang Bogor menyampaikan tujuh tuntutan kepada DPRD dan Pemkab Bogor.
Pertama, HMI mendesak DPRD memanggil Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi yang tengah diusut.
