KABUPATEN BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin berharap dengan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat semakin prima melayani masyarakat.
Hal ini dikatakan Ade pada saat memberikan sambutan di acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (16/2).
Ade mengungkapkan, untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, yakni dengan melakukan penataan dan penguatan organisasi.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sangat mendukung perencanaan pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Ini adalah wujud tekad dan persiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,” ungkap Ade Yasin.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto menjelaskan bahwa zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan serta jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
“Yakni melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan penataan enam hal yakni, penataan area tatanan tanah, area sumber daya manusia, area pengawasan, akuntabilitas, area pelayanan publik, dan area manajemen perubahan,” jelas Sepyo.
Sepyo menuturkan, reformasi birokrasi yang terus dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaran layanan publik yang baik, efektif, efisien, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan profesional
Hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kementerian ATR/BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, perwakilan Polres Bogor dan Kodim 0621, Ketua Pengda IPPAT Kabupaten Bogor, dan Dewan Pengawas MAPI. (*)
