KABUPATEN BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin berharap Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor dapat menghasilkan program yang dapat menguatkan umat dan meningkatkan kesalehan sosial di Kabupaten Bogor untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor Berkeadaban. Itu ditegaskan Bupati Bogor saat mengikuti kegiatan Ijtima Ulama dan Rapat Kerja MUI Kabupaten Bogor Tahun 2021, di Auditorium Setda, Sabtu (8/5).
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan kolaborasi antara Pemkab Bogor dengan MUI sudah terjalin sangat baik, sehingga selalu mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor berkeadaban. Bahkan hanya di Kabupaten Bogor yang memasukkan Ketua MUI kedalam Forkopimda, karena peran para Kiyai dan Alim Ulama sangat mendukung terhadap kesejahteraan umat di Kabupaten Bogor.
“Melalui Rakerda ini menjadi momen saya sharing dengan para ulama, berkaitan program penguatan umat di Kabupaten Bogor. Alhamdulilah bekerjasama dengan para ulama kita launching program pembinaan tahfidz Al-Qur’an, kita juga akan menggandeng para alim ulama rencana membangun Islamic Center, termasuk legalitas pondok pesantren. Ini dalam rangka mewadahi kegiatan-kegiatan umat untuk mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan menjadi Kabupaten Bogor berkeadaban,” tuturnya.
Bupati berharap, kegiatan Rakerda itu dapat menghasilkan program-program yang terukur yang dapat menguatkan umat di Kabupaten Bogor, juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh umat di Kabupaten Bogor sehingga ada sinkronisasi antara program pemerintah Kabupaten Bogor dengan program MUI.
“Program berkeadaban ini lahir dari para alim ulama. Berkeadaban ini adalah bagaimana kita memperbaiki mulai dari mental, spiritual, keagamaan dan lainnya, artinya memperbaiki Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor dari segala hal berkaitan dengan permasalahan sosial,” ungkap Ade.
Menurut Ade, saat ini permasalahan sosial di Kabupaten Bogor cukup kompleks seperti narkoba, tawuran antar pemuda, penyimpangan agama, fenomena Rojali. Jika tidak dilakukan secara kolaborasi dengan MUI dan Forkopimda tentu itu tidak dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat waktu.
