Headline Nasional | DPRD Kota Bogor Berencana Menghentikan Kerjasama Dengan BPJS Kesehatan

Tak hanya menentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3, menurut Atang untuk kelas 2 Pemerintah pusat pun hendaknya tidak menaikan iuran

“Saya kira tidak cukup hanya di kelas 3 di kelas 2 pun banyak masyarakat yang keberatan iuran BPJS Kesehatan ini dinaikan, maka kami sangat mengecam kenaikan ini, pemerintah telah menjajah rakyatnya, dan kami ingin agar dibatalkan kenaikan BPJS Kesehatan itu,” tegas Atang.

Menurut Atang, masih banyak skema – skema pembiayan lain yang bisa digunakan untk menutup defisit BPJS, “Saat ini kebetulan kami sedang melakukan pembahasan Raperda APBD 2020 dan bisa jadi kami melihat adanya kenaikan anggaran untuk PBI sampai 60 milyar, dan daripada ini memberatkan anggaran daerah, kita ada wacana untuk menghentikan kerjasama dengan BPJS untuk Kota Bogor, dan untuk warga Kota Bogor kita pakai skema yang lama yaitu Jamkesda,” tuturnya lagi.

“Karena dengan Jamkesda dengan 35 milyar bisa mengcover warga kota bogor yang kurang mampu saat sakit, karena saat ini dengan 65 milyar kita setor ke BPJS pusat, faktanya rumah sakit, RSUD misalkan masih belum dibayar oleh BPJS, dan celakanya lagi rumah sakit diminta untuk meminjam ke Bank untuk memenuhi tunggakan BPJS tersebut,” tandas Atang. (*)