KABUPATEN BOGOR — Isu mengenai penangkapan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2026 telah dibantah. Meski demikian, kegiatan KPK di Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan dugaan korupsi kini telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Bantahan terhadap kabar operasi tangkap tangan (OTT) tersebut belum sepenuhnya mengakhiri tanda tanya publik. Pasalnya, beberapa hari setelah rumor beredar, ketidakhadiran sejumlah pejabat dan tokoh politik Kabupaten Bogor dalam berbagai agenda publik turut menjadi sorotan.
Saat isu OTT pertama kali mencuat, sejumlah nomor telepon kepala dinas hingga Bupati Bogor dikabarkan tidak dapat dihubungi. Bupati Bogor juga disebut tidak terlihat dalam sejumlah kegiatan yang sebelumnya masuk dalam agenda publik.
Kondisi serupa disebut terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor dan Partai Gerindra. Ketua DPRD Kabupaten Bogor bersama sejumlah petinggi partai tersebut dikabarkan tidak terlihat dalam beberapa agenda resmi.
Sorotan semakin menguat ketika peresmian Sekolah Rakyat di Jasinga digelar. Dalam agenda tersebut, kepala daerah yang semestinya hadir justru diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor.
Ketidakhadiran Bupati kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Maulid Nabi Akbar yang berlangsung di Alun-Alun Pemda Kabupaten Bogor. Acara yang telah dipersiapkan jauh hari dan menghadirkan sejumlah kyai serta habaib itu hanya dihadiri Wakil Bupati Bogor, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, serta Ketua Komisi 3 DPRD dari Fraksi Golkar.
Dalam daftar tamu kegiatan tersebut, nama Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor juga tidak tercantum.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan memilih memberikan tanggapan secara terbatas ketika dimintai keterangan mengenai situasi yang tengah menjadi perhatian tersebut.
“Jujur saya belum tahu secara detail persoalan yang sedang ramai ini, karena saya sudah lama tidak berada di dalam Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Iwan Setiawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Iwan meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kita semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita sama-sama hormati proses yang sedang dilakukan oleh KPK, kita tunggu saja hasil terbaik dari para penegak hukum,” pungkasnya.
Walaupun kabar OTT terhadap pejabat Pemkab Bogor telah dibantah, ketidakhadiran sejumlah figur penting Gerindra maupun pejabat daerah dalam sejumlah kegiatan publik masih menjadi bahan perhatian masyarakat.
Aktivis sekaligus pengamat Kabupaten Bogor yang juga Ketua LSM Penjara, Romi Sikumbang, menyoroti masih terbatasnya informasi resmi mengenai kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor.
“Ada beberapa hal dalam penelusuran selain dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang dan jasa yaitu: Jual Beli Jabatan (BKPSDM), Dana Festival Dinas Pariwisata, Pungli RSUD Ciawi, Pembelian alat Komputer laptop dan LHKPN Yunita mantan Sekwan DPRD,” ujar Romi.
Menurut Romi, penjelasan yang lebih terang dari aparat penegak hukum penting untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi di masyarakat. Kepastian informasi juga dinilai diperlukan agar roda pemerintahan Kabupaten Bogor dapat tetap berjalan secara normal.
Kini, perhatian publik mengarah pada perkembangan proses hukum yang tengah dilakukan KPK, sekaligus menunggu aktivitas para pejabat Pemkab Bogor kembali terlihat dalam agenda pemerintahan secara terbuka dan normal. (DR)
