“Jika kita belajar dari Amerika Serikat saja misalnya. Kita tidak pernah mendengar bahwa ibu kota negara Amerika yang berada di ujung timur Washington DC itu dipindahkan demi kesejahteraan. Dalam sejarah Amerika, hampir 250 tahun tidak pernah dipindahkan ke tengah, ke Kansas City misalnya. Namun jika kita lihat, Amerika sampai hari ini tetap sejahtera. Begitu juga masyarakat di negara-negara bagian lainnya, di selatan ada Texas, di tenggara Amerika ada Florida, semua sejahtera,” analisa Didi.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, hal yang sama juga terjadi di Inggris. Letak ibu kotanya, London, berada di selatan wilayah Inggris, namun mereka tidak melakukan pemindahan ibu kota. Kalau dipindahkan, wilayah yang paling mungkin adalah di Manchester. Bahkan menurut analisanya, beberapa negara lain juga gagal memindahkan ibu kota. Misalnya Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, ternyata tidak sederhana. Padahal letak Putrajaya sangat dekat dari Kuala Lumpur, hanya beberapa puluh kilometer.
“Memindahkan manusia yang jumlahnya banyak, memindahkan akar budaya, dan sebagainya. Kita memindahkan anak sekolah saja tidak sesederhana itu. Banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan demi SDGs. Misalnya pembangunan pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara yang bagus. Misalnya di ujung timur diambil dua kota besar, Papua dan Maluku. Di tengah-tengah, bisa Makassar ataupun Manado dan di tempat lainnya,” saran Didi.
“Dari segi biaya, (pemindahan ibu kota) memakan biaya yang sangat banyak, biaya yang sangat besar, tidak ada jaminan lebih sejahtera. Berarti itu kan ada alokasi yang sangat besar ke luar Pulau Jawa, ke Kalimantan Timur. Kalau itu berhasil, kalau tidak berhasil (bagaimana?). Maka masyarakat di luar Pulau Jawa tidak sejahtera, dan masyarakat di Pulau Jawa juga ikut terganggu. Jadi konsep ini harus dipikirkan lagi oleh Bappenas. Saya pikir karena situasi pandemi kemarin, pemikiran itu tidak jadi didorong,” paparnya
Sumber : DPR RI
