Nama Muzakir Muncul di Bursa Direksi, Ikatan Pemuda Mawar Tengah Soroti Proses Seleksi

“Kami mendesak Pak Hanafi selaku Ketua Pansel untuk bertindak objektif dan imparsial. Jangan sampai semangat kedaerahan atau ikatan primordial sesama orang Sumatera menutup mata Pansel terhadap fakta-fakta kegagalan kandidat di lapangan. Kota Bogor adalah kota kosmopolit yang membutuhkan pemimpin transformatif, bukan pemimpin yang lahir dari proses ‘titipan’ atau sekadar sentimen primordial yang sempit,” tegas Antonius.

Ia menegaskan, jika primordialisme mengalahkan standar kompetensi, maka seleksi hanya akan menjadi formalitas administratif untuk melegitimasi politik balas budi. Objektivitas Ketua Pansel, lanjutnya, kini tengah diuji di hadapan publik Bogor.

Mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, pengisian jabatan direksi BUMD wajib melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dengan menjunjung asas profesionalitas.

Namun, dinamika keresahan di internal pegawai PDAM, termasuk dugaan intimidasi dalam penggalangan dukungan bagi calon tertentu, dinilai memperkuat indikasi proses yang tidak sehat.

“BUMD adalah instrumen pelayanan publik, bukan ruang untuk transaksi kepentingan atau tempat ‘cuci tangan’ bagi pejabat yang gagal. Jika hulu prosesnya sudah keruh karena sentimen kedaerahan dan kepentingan politik, maka hilirnya pasti akan menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tambah Antonius.

Sebagai bentuk kontrol sosial, Ikatan Pemuda Mawar Tengah menyatakan komitmennya mengawal proses seleksi hingga tuntas. Antonius menegaskan, pihaknya akan bersikap kritis apabila ada upaya memaksakan figur bermasalah masuk dalam jajaran direksi.

“Kami tidak akan membiarkan marwah Perumda Tirta Pakuan dirusak oleh praktik-praktik primordialisme dan nepotisme. Pak Hanafi dan Pansel harus bertanggung jawab penuh untuk melahirkan kepemimpinan yang bersih, kompeten, dan tanpa beban masa lalu,” tutup Antonius. (DR).