Nama Muzakir Muncul di Bursa Direksi, Ikatan Pemuda Mawar Tengah Soroti Proses Seleksi

KOTA BOGOR – Rekam jejak calon Direksi Perumda Tirta Pakuan, Muzakir menjadi perhatian publik di tengah proses seleksi jajaran Direksi untuk periode 2026–2031 yang kini memasuki tahap krusial. Ikatan Pemuda Mawar Tengah menilai proses tersebut berpotensi tercederai oleh intervensi politik dan sentimen primordial.

Ketua Ikatan Pemuda Mawar Tengah, Antonius, menyatakan pelayanan air bersih bagi ratusan ribu warga Kota Bogor tidak boleh dipertaruhkan demi mengakomodasi figur dengan catatan kinerja buruk di masa lalu.

Sorotan utama mengarah pada munculnya nama Muzakir dalam bursa calon Direktur Pelayanan. Antonius menilai, rekam jejak Muzakir saat menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) seharusnya menjadi penghalang logis untuk kembali menduduki jabatan strategis di BUMD Kota Bogor.

Menurutnya, kepemimpinan Muzakir di sektor pasar dinilai gagal secara manajerial dan menyisakan persoalan hukum maupun administratif, termasuk sengketa dengan pihak ketiga, PT Galfindo.

“Publik berhak bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang dalam penugasan sebelumnya terbukti tidak mampu menghadapi tekanan hukum dan sengketa dengan PT Galfindo, kini justru dipromosikan mengelola urusan pelayanan di PDAM yang jauh lebih kompleks? Kegagalan di Perumda Pasar adalah fakta objektif yang tidak bisa dihapus hanya dengan diplomasi meja makan. Memberikan karpet merah kepada figur yang sudah terbukti gagal adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat publik,” ujar Antonius dalam keterangan resminya, Jumat (27/2).

Antonius menambahkan, manajemen pelayanan publik membutuhkan kompetensi teknis serta integritas moral yang teruji, bukan sekadar perpindahan jabatan tanpa prestasi nyata.

Selain itu, Ikatan Pemuda Mawar Tengah juga menyoroti peran Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Hanafi. Antonius mengingatkan agar proses seleksi berjalan objektif dan bebas dari sentimen kedaerahan.

Munculnya persepsi publik mengenai kedekatan latar belakang primordial antara Ketua Pansel dan kandidat tertentu—yakni kesamaan asal-usul sebagai sesama orang Sumatera—dinilai berpotensi merusak legitimasi hasil seleksi.