KABUPATEN BOGOR — Isu mengenai penangkapan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2026 telah dibantah. Meski demikian, kegiatan KPK di Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan dugaan korupsi kini telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Bantahan terhadap kabar operasi tangkap tangan (OTT) tersebut belum sepenuhnya mengakhiri tanda tanya publik. Pasalnya, beberapa hari setelah rumor beredar, ketidakhadiran sejumlah pejabat dan tokoh politik Kabupaten Bogor dalam berbagai agenda publik turut menjadi sorotan.
Saat isu OTT pertama kali mencuat, sejumlah nomor telepon kepala dinas hingga Bupati Bogor dikabarkan tidak dapat dihubungi. Bupati Bogor juga disebut tidak terlihat dalam sejumlah kegiatan yang sebelumnya masuk dalam agenda publik.
Kondisi serupa disebut terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor dan Partai Gerindra. Ketua DPRD Kabupaten Bogor bersama sejumlah petinggi partai tersebut dikabarkan tidak terlihat dalam beberapa agenda resmi.
Sorotan semakin menguat ketika peresmian Sekolah Rakyat di Jasinga digelar. Dalam agenda tersebut, kepala daerah yang semestinya hadir justru diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor.
Ketidakhadiran Bupati kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Maulid Nabi Akbar yang berlangsung di Alun-Alun Pemda Kabupaten Bogor. Acara yang telah dipersiapkan jauh hari dan menghadirkan sejumlah kyai serta habaib itu hanya dihadiri Wakil Bupati Bogor, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, serta Ketua Komisi 3 DPRD dari Fraksi Golkar.
Dalam daftar tamu kegiatan tersebut, nama Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor juga tidak tercantum.
