Jelang Idul Adha, HPPMI Minta Pemkot Bogor Lindungi Peternak Lokal

KOTA BOGOR — Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Cabang Kota Bogor mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi tahun sebelumnya, terutama terkait adanya kelemahan administrasi pada sejumlah pemasok hewan ternak.

Ketua HPPMI Kota Bogor, Sion Toni Samosir, menegaskan bahwa penertiban administrasi kini menjadi fokus utama dalam memastikan kelancaran distribusi hewan kurban tahun 2026.

Ia menyebut, temuan supplier dengan dokumen yang tidak lengkap di masa lalu menjadi pelajaran penting agar konsumen tidak dirugikan, baik dari sisi hukum maupun kesehatan ternak.

“Kami melakukan evaluasi total. Tahun ini, setiap mitra yang masuk dalam ekosistem HPPMI wajib melewati proses audit administrasi yang ketat. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga,” ujar Toni saat ditemui di Sekretariat HPPMI Kota Bogor, Selasa (24/3).

Dorong Prioritas Peternak Lokal

Selain pembenahan administrasi, HPPMI Kota Bogor juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap peternak lokal. Berdasarkan data internal, kebutuhan sapi kurban di Kota Bogor diperkirakan mencapai 8.500 hingga 9.000 ekor, seiring meningkatnya daya beli masyarakat.

Toni meminta Pemerintah Kota Bogor, khususnya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), untuk lebih mengutamakan pasokan dari peternak lokal sebelum membuka akses distribusi dari luar daerah.

“Pemerintah Kota Bogor harus hadir memberikan proteksi. Prioritas utama harus diberikan kepada peternak lokal Bogor. Selain membantu ekonomi kerakyatan di wilayah kita sendiri, rantai distribusi yang pendek dari peternak lokal jauh lebih mudah diawasi kualitas kesehatannya dibandingkan sapi yang menempuh perjalanan jauh,” tegas Toni.

Waspadai Pasokan dari Luar Jawa

HPPMI juga memberi perhatian khusus terhadap masuknya sapi dari luar Pulau Jawa, seperti Bali dan Bima. Meski dikenal sebagai sentra ternak nasional, distribusi lintas pulau dinilai memiliki risiko biosekuriti yang lebih tinggi.

“Kami meminta pemkot untuk menyaring secara sangat ketat setiap ekor sapi yang datang dari Bali maupun Bima. Skrining tidak boleh hanya sekadar formalitas di atas kertas. Pemeriksaan fisik dan validasi dokumen karantina harus dilakukan berlapis guna memastikan tidak ada penyakit menular yang masuk ke wilayah Kota Bogor,” tambah Toni.

Sebagai solusi, HPPMI memperkenalkan sistem Digital Traceability atau ketertelusuran digital. Inovasi ini memungkinkan setiap sapi dilengkapi QR Code yang berisi informasi lengkap, mulai dari riwayat kesehatan, asal peternakan, hingga status vaksinasi.

Harga Stabil, Audiensi Segera Digelar

Dari sisi harga, sapi kurban jenis reguler seperti Bali dan Madura di wilayah Bogor saat ini berada di kisaran Rp19 juta hingga Rp22 juta. Meski relatif stabil, potensi kenaikan harga tetap ada menjelang hari raya apabila distribusi tidak terkontrol dengan baik.

Dalam waktu dekat, HPPMI Kota Bogor berencana menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota Bogor. Pertemuan tersebut akan membahas sinkronisasi titik penjualan hewan kurban agar tidak mengganggu estetika kota, sekaligus mendorong regulasi yang berpihak pada peternak muda.

“Idul Adha bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga penggerak ekonomi. Kita ingin memastikan bahwa ekonomi yang berputar di Bogor, dinikmati oleh orang Bogor, dengan standar kesehatan dan administrasi yang paripurna,” pungkasnya. (DR)