KOTA BOGOR — Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kota Bogor merilis laporan investigatif terkait potensi ancaman tersembunyi dalam rantai distribusi hewan kurban di wilayah Kota Bogor. Temuan tersebut mengindikasikan adanya praktik ilegal yang diduga dilakukan oleh jaringan yang disebut sebagai “Mafia Sapi”.
Dalam laporan itu, HPPMI menyoroti modus distribusi ternak dari luar pulau yang masuk melalui jalur non-prosedural dengan memanfaatkan celah biosekuriti. Selain itu, keberadaan lapak-lapak liar di sejumlah titik strategis kota juga dinilai semakin marak tanpa pengawasan ketat dari otoritas terkait.
Ketua HPPMI Kota Bogor, Toni, menyampaikan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan peternak lokal, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Ia juga menyinggung minimnya respons terhadap upaya kolaborasi pengawasan yang diajukan pihaknya dalam dua tahun terakhir.
Jalur Gelap Distribusi Sapi dari Luar Pulau
Berdasarkan investigasi lapangan, HPPMI menemukan dugaan masuknya sapi dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali melalui jalur logistik ilegal untuk menghindari pemeriksaan kesehatan wajib. Ternak tersebut diduga ditampung di lokasi tidak resmi sebelum akhirnya didistribusikan ke lapak-lapak pinggir jalan.
“Ada disparitas harga yang tidak wajar. Sapi dibeli dengan harga sangat rendah di daerah asal, diselundupkan tanpa uji laboratorium karantina, lalu dijual dengan harga selangit di Bogor. Ini bukan sekadar persoalan dagang, tetapi risiko bioterorisme penyakit seperti PMK dan LSD yang dibawa masuk secara sengaja demi keuntungan segelintir oknum. Publik harus tahu bahwa tidak semua sapi yang mereka beli memiliki rekam medis yang jujur,” tegas Toni dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/3).
Menjamurnya Lapak Liar di Ruang Publik
Selain jalur distribusi ilegal, laporan tersebut juga mengungkap banyaknya lapak kurban liar yang beroperasi di fasilitas umum tanpa izin dan pengelolaan limbah yang memadai. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kami melihat ada standar ganda dalam pengawasan. Peternak milenial lokal yang membina kandang permanen diwajibkan memenuhi standar administrasi yang ketat. Namun, pedagang liar di trotoar justru seolah memiliki kekebalan. Tanpa pengawasan dokter hewan yang intensif, lapak liar ini adalah titik lemah biosekuriti Kota Bogor yang harus segera dibenahi,” tambahnya.
Usulan Solusi: Roadmap Pengelolaan Ternak Terpadu
Sebagai langkah perbaikan, HPPMI menawarkan sejumlah solusi strategis kepada Pemerintah Kota Bogor. Di antaranya adalah pemanfaatan aset daerah sebagai pusat karantina dan penampungan hewan kurban terpadu atau “livestock hub”, yang juga dapat meningkatkan PAD melalui retribusi resmi.
Selain itu, HPPMI mendorong penerapan kebijakan tegas berupa penyegelan terhadap lapak ilegal yang melanggar aturan serta pembentukan satuan tugas lintas sektor untuk memperketat pengawasan distribusi ternak.
Organisasi ini juga mengusulkan penerapan sistem digital berbasis QR Code untuk memastikan transparansi asal-usul dan kesehatan hewan kurban. Tak hanya itu, keterlibatan relawan milenial di bidang peternakan juga diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga medis hewan di lapangan.
Harapan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
HPPMI berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang kolaborasi dengan generasi muda dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola distribusi hewan kurban.
“Tujuan kami hanya satu: memastikan Bogor bersih dari praktik mafia sapi yang merugikan rakyat secara sembunyi-sembunyi dan memastikan setiap rupiah potensi daerah kembali ke kas negara untuk pembangunan. Kami mengajak Bapak Wali Kota untuk merangkul potensi pemuda dalam mengawasi kedaulatan pangan dan optimalisasi aset daerah kita. Bogor adalah kota yang mengedepankan nilai ibadah; maka sudah sepatutnya proses hulu ke hilir hewan kurban dijalankan dengan integritas tinggi. Kami ingin seluruh jamaah di Kota Bogor bisa melaksanakan ibadah kurban dengan hikmat, tenang, dan tanpa rasa was-was akan kesehatan hewan yang mereka beli,” tutup Toni. (DR)
