KOTA BOGOR – Ketua Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kota Bogor, Toni Samosir, menilai pengisian jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor harus mengedepankan prinsip meritokrasi dan kompetensi, bukan sekadar rotasi jabatan.
Menurut Toni, penataan birokrasi pada instansi yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan pertanian menjadi perhatian publik. Ia menegaskan momentum pengisian kursi Kepala DKPP harus menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam menerapkan prinsip the right man on the right place.
Toni mengungkapkan, dalam beberapa periode terakhir DKPP Kota Bogor telah mengalami sedikitnya delapan kali pergantian pimpinan. Namun, sebagian besar pejabat yang mengisi posisi tersebut dinilai tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.
“Sektor ini terlalu krusial untuk dijadikan tempat uji coba bagi figur yang tidak memiliki kedekatan teknis dengan tupoksi DKPP. Kita butuh keberlanjutan dan akselerasi, bukan pengulangan proses belajar dari nol yang membuang waktu penyerapan anggaran dan pelayanan publik,” ujar Toni.
Ia menjelaskan, tantangan ketahanan pangan di Kota Bogor ke depan semakin kompleks. Mulai dari mitigasi distribusi hewan ternak, pengawasan higienitas pangan, hingga pemberdayaan petani perkotaan membutuhkan pemimpin yang telah memahami ekosistem sektor tersebut.
Selain menjabat Ketua HPPMI Kota Bogor, Toni juga merupakan Wakil Ketua KNPI Kota Bogor. Menurutnya, pembenahan DKPP idealnya dipimpin oleh birokrat karier internal yang memiliki rekam jejak dan pengalaman teknis yang kuat.
Dalam pandangannya, Sekretaris Dinas (Sekdis) DKPP Kota Bogor, Wina, merupakan salah satu figur yang memenuhi kriteria tersebut.
Toni menilai salah satu pencapaian penting Wina terjadi saat memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bogor. Di bawah kepemimpinannya, RPH berhasil meraih predikat sebagai salah satu rumah potong hewan terbaik melalui penerapan standar mutu yang ketat, menjaga rantai pasok daging aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta meningkatkan kontribusi terhadap sektor hilir pertanian.
“Prestasi sebagai kepala RPH terbaik membuktikan bahwa Ibu Wina bukan sekadar pemangku jabatan administratif, melainkan eksekutor lapangan yang memahami hulu ke hilir urusan peternakan dan pangan. Kompetensi teknis seperti inilah yang menjamin kebijakan dinas ke depan akan jauh lebih membumi dan solutif,” kata Toni.
Secara terpisah, sejumlah pengamat kebijakan publik juga menilai efektivitas tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada keberanian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menerapkan sistem merit. Penempatan pejabat berdasarkan kompetensi yang linier diyakini mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan petani dan peternak.
HPPMI Kota Bogor berharap Panitia Seleksi (Open Bidding) maupun Wali Kota Bogor menjadikan kompetensi dan rekam jejak sebagai indikator utama dalam menentukan Kepala DKPP. Langkah tersebut dinilai penting agar target-target strategis dalam RPJMD sektor ketahanan pangan dapat berjalan optimal tanpa terkendala proses adaptasi pejabat baru. (DR)
