Isu Kadis Titipan Menguat, Transparansi Dinas PUPR Kota Bogor Jadi Sorotan

KOTA BOGOR – Komunitas Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi menyoroti transparansi pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Koordinator komunitas, Muhammad Bagas Pamungkas, menyebut Dinas PUPR merupakan salah satu instansi dengan alokasi anggaran besar dari pemerintah daerah.

“Dinas PUPR merupakan salah satu dinas yang seksi yang anggarannya cukup banyak dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” ujar Bagas dalam keterangan yang diterima, Senin (8/9).

Menurutnya, sebagai dinas teknis, PUPR memiliki peran penting dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, hingga pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Namun, ia menegaskan bahwa di era keterbukaan, pengelolaan anggaran seharusnya dilakukan secara transparan.

“Segala informasi keluarnya anggaran dan yang dihasilkan haruslah transparan. Kami menemukan banyak data, dan salah satunya kami menyoroti pemeliharaan jalan di depan SMAN 5 Bogor. Dalam kurang dari dua tahun sudah diajukan pemeliharaan dengan anggaran besar,” ungkapnya.

Bagas menduga adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Saat mencoba mengonfirmasi kepada Kabid Pemeliharaan Dinas PUPR, Agus Sobari, ia mengaku tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

“Banyak pertanyaan kami yang sulit dijawab. Kami menduga ada indikasi permainan di dalamnya, baik disengaja maupun pembiaran,” kata Bagas.

Ia juga menyoroti sikap pihak dinas yang dinilai enggan membuka informasi terkait nilai anggaran hingga dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

“Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan kewajiban badan publik, termasuk Kementerian PUPR, untuk menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat,” kata Bagas.

“Ketika kami bertanya bisa dijelaskan total nilai anggaran yang dipakai untuk pemeliharaan jalan di depan SMAN 5 Bogor, sebagai pejabat dinas seolah enggan menjawab. Sampai kami tanya tentang ditetapkan DPA juga sulit untuk dijawab. Kalau anggarannya saja tidak disebutkan, bagaimana publik bisa menilai wajar atau tidaknya pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Bagas menilai kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam tubuh Dinas PUPR Kota Bogor. Menurutnya ada ketertutupan informasi di sini.

“Jangan salahkan kami menilai ada dugaan kongkalikong yang tersistematis. Hal ini diperkuat ketika kami coba hubungi Kadis PUPR melalui pesan, namun kadisnya diam seribu bahasa,” ucapnya.

Ia bahkan menyebut isu yang beredar tentang jabatan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Esty, kian mencuat. “Melihat respon para karyawan Dinas PUPR Kota Bogor ini meyakinkan kami bahwa isu yang beredar bahwa Ibu Esty sebagai kadis titipan menjadi semakin kuat,” tegasnya.

Bagas menambahkan, gelombang aksi unjuk rasa yang marak terjadi belakangan ini menjadi bukti adanya masalah serius dalam tubuh pemerintahan Kota Bogor.

“Unjuk rasa yang terjadi di mana-mana menunjukkan memang ada yang tidak beres di dalam pemerintahan Kota Bogor. Tidak transparan, dan menutup segala akses informasi,” pungkasnya. (*)