Isu Kadis Titipan Menguat, Transparansi Dinas PUPR Kota Bogor Jadi Sorotan

KOTA BOGOR – Komunitas Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi menyoroti transparansi pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Koordinator komunitas, Muhammad Bagas Pamungkas, menyebut Dinas PUPR merupakan salah satu instansi dengan alokasi anggaran besar dari pemerintah daerah.

“Dinas PUPR merupakan salah satu dinas yang seksi yang anggarannya cukup banyak dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” ujar Bagas dalam keterangan yang diterima, Senin (8/9).

Menurutnya, sebagai dinas teknis, PUPR memiliki peran penting dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, hingga pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Namun, ia menegaskan bahwa di era keterbukaan, pengelolaan anggaran seharusnya dilakukan secara transparan.

“Segala informasi keluarnya anggaran dan yang dihasilkan haruslah transparan. Kami menemukan banyak data, dan salah satunya kami menyoroti pemeliharaan jalan di depan SMAN 5 Bogor. Dalam kurang dari dua tahun sudah diajukan pemeliharaan dengan anggaran besar,” ungkapnya.

Bagas menduga adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Saat mencoba mengonfirmasi kepada Kabid Pemeliharaan Dinas PUPR, Agus Sobari, ia mengaku tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

“Banyak pertanyaan kami yang sulit dijawab. Kami menduga ada indikasi permainan di dalamnya, baik disengaja maupun pembiaran,” kata Bagas.

Ia juga menyoroti sikap pihak dinas yang dinilai enggan membuka informasi terkait nilai anggaran hingga dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

“Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan kewajiban badan publik, termasuk Kementerian PUPR, untuk menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat,” kata Bagas.